Pemkot Jakarta Pusat Bentuk Forum TJSL, Upaya Baru Selaraskan Program CSR agar Tepat Sasaran

Pemerintah Kota Jakarta Pusat mengambil langkah strategis dengan menginisiasi pembentukan Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha atau TJSLBU. Forum ini dirancang untuk menyelaraskan program tanggung jawab sosial perusahaan, yang selama ini dikenal sebagai CSR, dengan kebutuhan nyata masyarakat di wilayah tersebut. Langkah ini menjadi penting mengingat Jakarta Pusat masih menghadapi berbagai persoalan sosial perkotaan yang kompleks dan membutuhkan penanganan lintas sektor.

Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Pusat, Denny Ramdany, menjelaskan bahwa forum ini dibentuk untuk memperkuat sinergi antara pemerintah dengan dunia usaha, akademisi, komunitas masyarakat, dan media. Menurutnya, kolaborasi dari berbagai pihak menjadi kunci utama dalam menangani persoalan sosial perkotaan yang tidak bisa diselesaikan sendiri oleh pemerintah. Hal tersebut disampaikan Denny dalam keterangan tertulis di Jakarta pada Kamis.

Denny mengungkapkan bahwa Jakarta Pusat masih bergulat dengan sejumlah tantangan, mulai dari permukiman padat dengan kerentanan sosial ekonomi, ancaman kebakaran dan genangan, stunting, pengangguran usia produktif, hingga persoalan lingkungan. Di sisi lain, keterbatasan ruang fiskal Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau APBD membuat penanganan persoalan tersebut memerlukan dukungan dan kolaborasi dari berbagai pihak, termasuk dunia usaha melalui program TJSL.

Selama ini, sejumlah perusahaan memang telah menjalankan program CSR. Namun, Denny menilai pelaksanaannya kerap belum terkoordinasi dengan baik sehingga berpotensi menimbulkan pemberian bantuan yang berulang di wilayah tertentu. Ia menyebut kegiatan tersebut sering berjalan sendiri-sendiri atau terfragmentasi, sehingga ada wilayah yang menerima bantuan secara berulang sementara wilayah rentan lainnya justru luput dari perhatian. Kondisi inilah yang mendorong perlunya sebuah wadah koordinasi yang lebih tertata.

Melalui Forum TJSLBU, Pemkot Jakarta Pusat mendorong sinkronisasi program berbasis data dengan menyiapkan peta kebutuhan sosial dan wilayah rentan sebagai acuan bagi perusahaan dalam menentukan program. Program TJSL juga diarahkan untuk mendukung sejumlah program prioritas, di antaranya penanggulangan kemiskinan ekstrem, pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM, penanganan stunting, serta penguatan ketangguhan masyarakat dalam menghadapi bencana di tingkat RT dan RW.

Denny menegaskan bahwa forum ini bukan wadah untuk membebani dunia usaha dengan kewajiban memberikan sumbangan kepada pemerintah. Ia menyatakan forum ini bukan instrumen birokrasi untuk memungut sumbangan atau membebani dunia usaha, melainkan digagas sebagai jembatan kolaborasi yang setara, transparan, dan akuntabel. Penegasan ini penting untuk menjaga kepercayaan dunia usaha agar tetap merasa nyaman berpartisipasi dalam program tersebut.

Dengan penggabungan berbagai sumber daya dan program, Denny berharap pelaksanaan TJSL dapat lebih tepat sasaran dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat. Ia juga menekankan bahwa TJSL perlu ditempatkan sebagai bagian dari investasi sosial yang mendukung terciptanya lingkungan masyarakat yang sejahtera, aman, dan kondusif bagi keberlanjutan kegiatan usaha. Menurutnya, bisnis hanya dapat bertumbuh secara sehat dan stabil di tengah lingkungan sosial masyarakat yang sejahtera, aman, dan kondusif.

Bagi masyarakat Jakarta Pusat, pembentukan forum ini membawa angin segar. Selama ini, bantuan dari perusahaan sering kali tidak merata dan kurang menyentuh wilayah yang paling membutuhkan. Dengan adanya peta kebutuhan sosial yang berbasis data, diharapkan bantuan dapat tersalurkan secara lebih adil dan efektif. Forum ini juga berpotensi memperkuat kemitraan antara warga, dunia usaha, dan pemerintah dalam menghadapi persoalan bersama seperti stunting, pengangguran, dan kesiapsiagaan bencana. Jika berjalan konsisten, forum ini bisa menjadi model kolaborasi sosial yang dapat ditiru daerah lain dalam mengoptimalkan peran dunia usaha bagi kesejahteraan masyarakat.