Menkeu Suahasil Klaim Defisit APBN Sesuai Rencana, Pendapatan Negara Tumbuh 25 Persen

Jakarta - Menteri Keuangan Suahasil Nazara memastikan kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN tetap berada di jalur yang sesuai dengan desain awal atau on track. Hingga 30 September 2026, defisit anggaran tercatat sebesar Rp319 triliun atau setara 1,24 persen terhadap produk domestik bruto. Capaian ini masih sejalan dengan target APBN 2026 yang dirancang mengalami defisit Rp689,1 triliun atau 2,68 persen terhadap PDB.

Suahasil menyampaikan hal tersebut dalam Konferensi Pers APBN KiTa di Kantor Kementerian Keuangan Jakarta, Jumat. Menurutnya, kondisi ini menunjukkan bahwa pelaksanaan APBN berjalan sesuai rencana yang telah ditetapkan sejak awal. Ia menegaskan bahwa defisit memang bagian dari desain APBN yang disusun untuk mendukung pembangunan.

Dari sisi pendapatan, negara berhasil menghimpun Rp2.341,5 triliun atau 74,2 persen dari target APBN. Realisasi ini tumbuh 25,5 persen secara year-on-year. Penerimaan perpajakan menjadi salah satu penopang utama dengan raihan Rp1.847,7 triliun atau 68,6 persen dari APBN, tumbuh 21,8 persen secara tahunan. Angka tersebut terdiri dari penerimaan pajak sebesar Rp1.607,6 triliun yang tumbuh 24,1 persen, serta kepabeanan dan cukai Rp240,1 triliun yang tumbuh 8,5 persen.

Sementara itu, Penerimaan Negara Bukan Pajak atau PNBP mencatat kinerja gemilang dengan realisasi Rp492,3 triliun atau 107,2 persen dari target APBN, tumbuh 41,7 persen secara year-on-year. Lonjakan ini menjadi sinyal positif bagi keberlanjutan penerimaan negara di tengah berbagai tantangan ekonomi global.

Dari sisi belanja, pemerintah telah menyalurkan Rp2.660,5 triliun atau 69,2 persen dari APBN, tumbuh 19 persen secara tahunan. Belanja Pemerintah Pusat tersalurkan Rp2.061,3 triliun atau 65,4 persen dari APBN, dengan rincian belanja kementerian dan lembaga Rp1.069,4 triliun serta belanja non-kementerian dan lembaga Rp991,9 triliun. Adapun Transfer ke Daerah tersalurkan Rp599,2 triliun atau 86,5 persen dari APBN, meski pertumbuhannya terkoreksi minus 7,1 persen secara year-on-year.

Kinerja positif juga terlihat dari keseimbangan primer yang mencatat surplus Rp125,5 triliun. Padahal, dalam desain APBN, posisi ini ditetapkan defisit Rp89,7 triliun. Surplus ini mencerminkan kemampuan negara dalam mengelola utang secara lebih sehat.

Bagi masyarakat, capaian ini memberikan gambaran bahwa pemerintah masih memiliki ruang fiskal yang memadai untuk membiayai program pembangunan dan layanan publik. Pertumbuhan pendapatan yang tinggi, terutama dari PNBP dan pajak, menunjukkan aktivitas ekonomi yang mulai menggeliat. Meski demikian, penurunan pertumbuhan Transfer ke Daerah perlu menjadi perhatian karena berdampak langsung pada kemampuan daerah membiayai pembangunan dan pelayanan dasar. Secara keseluruhan, kinerja APBN hingga kuartal ketiga 2026 memberikan sinyal stabilitas fiskal yang positif, meskipun tantangan global tetap perlu diwaspadai.