Wagub Sumut Desak Percepatan Pembangunan Huntap Pascabencana, Target Dipangkas Jadi Dua Tahun

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menegaskan komitmennya untuk mempercepat pembangunan hunian tetap bagi masyarakat korban bencana. Wakil Gubernur Sumatera Utara, Surya, meminta agar pembangunan huntap tidak hanya fokus pada rumah, tetapi juga diiringi penyediaan infrastruktur pendukung dan fasilitas umum. Hal ini disampaikannya usai menghadiri rapat monitoring dan evaluasi percepatan pembangunan huntap pascabencana 2025 di Kantor Gubernur Sumut, Jumat.

Menurut Surya, pemulihan pascabencana tidak cukup hanya dengan membangun rumah. Ia menekankan pentingnya memastikan akses jalan, jembatan, serta fasilitas dasar tersedia dengan baik agar kehidupan masyarakat dapat kembali berjalan normal. Dalam pandangannya, membangun kembali rumah berarti membangun tempat bagi masyarakat untuk memulai kembali kehidupan mereka.

Wagub juga menyoroti bahwa pemulihan rasa aman, pengembalian harapan, dan penataan masa depan membutuhkan koordinasi lintas sektor. Kerja sama antara pemerintah pusat, provinsi, daerah, hingga lembaga kemanusiaan dinilai menjadi kunci percepatan pemulihan. Ia pun menekankan perlunya perhatian bersama untuk mempercepat penyelesaian pembangunan huntap di tingkat kabupaten dan kota, termasuk memastikan kesiapan lahan serta mengantisipasi potensi bencana berulang.

Surya menambahkan bahwa hunian yang dibangun harus memenuhi standar keselamatan dan dilengkapi akses air bersih, sanitasi, listrik, drainase, serta fasilitas pelayanan dasar. Ia juga menegaskan bahwa penerima manfaat wajib diverifikasi agar bantuan tepat sasaran dan terpantau dengan baik.

Di Sumatera Utara, pembangunan huntap melibatkan sejumlah pihak. Yayasan Buddha Tzu Chi telah membangun 1.103 unit dari total 1.167 unit yang tersebar di beberapa daerah, yakni Tapanuli Selatan sebanyak 441 unit, Padangsidimpuan 241 unit, Sibolga 200 unit, Tapanuli Tengah 182 unit, dan Tapanuli Utara 103 unit. Selain itu, Posko Bencana Provinsi Sumut telah membangun 100 unit huntap, sementara Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman membangun 792 unit. Meski demikian, Surya mengakui bahwa kesiapan dan kejelasan status lahan masih menjadi tantangan utama dalam mempercepat pembangunan huntap di Sumut.

Sementara itu, Deputi Bidang Koordinasi Pembangunan Perumahan, Sarana dan Prasarana Permukiman Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Ronny Ariuly Hutahaean, menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto meminta percepatan waktu pemulihan pascabencana. Menurut Ronny, sesuai arahan Presiden pada Mei 2026, target pembangunan huntap dipercepat menjadi dua tahun dari rencana awal tiga tahun. Arahan ini menuntut percepatan penyelarasan alokasi anggaran, material, hingga kapasitas pelaksana di lapangan.

Data Posko Nasional Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi mencatat lebih dari 184.000 rumah mengalami kerusakan di tiga provinsi terdampak bencana, yakni Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Dari target pembangunan huntap sebanyak 57.027 unit, sebanyak 2.085 unit di antaranya telah rampung hingga awal Oktober 2026, sedangkan 1.882 unit lainnya masih dalam tahap konstruksi. Selain itu, Badan Nasional Penanggulangan Bencana turut mengawal penanganan 27.809 unit huntap dengan skema in situ atau pembangunan di lokasi semula.

Percepatan pembangunan huntap ini membawa dampak signifikan bagi masyarakat terdampak. Dengan target yang dipangkas dari tiga tahun menjadi dua tahun, masyarakat diharapkan dapat segera menempati hunian layak dan memulai kembali kehidupan mereka. Namun, tantangan terkait kesiapan lahan dan koordinasi lintas lembaga masih menjadi pekerjaan rumah yang harus segera diselesaikan. Jika percepatan ini berjalan sesuai rencana, pemulihan pascabencana di Sumatera Utara dan provinsi terdampak lainnya dapat menjadi contoh keberhasilan penanganan bencana yang terintegrasi dan berpihak pada korban.