Himperra Usulkan Harga Rumah Subsidi Naik Jadi Rp300 Juta-Rp400 Juta, Anak Muda Berpenghasilan Rp17 Juta Bisa Miliki Rumah

Himpunan Pengembang Permukiman dan Perumahan Rakyat atau Himperra mengusulkan perluasan batas harga rumah subsidi hingga Rp300 juta sampai Rp400 juta. Usulan ini dinilai menjadi jawaban atas kebutuhan masyarakat, khususnya kalangan anak muda, untuk memiliki hunian tapak di tengah kenaikan harga bahan baku konstruksi yang semakin memberatkan para pengembang.

Ketua Umum DPP Himperra Ari Tri Priyono menyampaikan usulan tersebut dalam pernyataannya di Kota Batu, Jawa Timur, Minggu. Menurut Ari, dengan rentang harga baru itu, masyarakat berpenghasilan tidak lebih dari Rp17 juta per bulan tetap memiliki peluang besar untuk mengakses rumah subsidi. Ia menjelaskan bahwa skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan atau FLPP yang semula hanya menyasar kelompok tertentu akan diperluas, sehingga tidak lagi menjadi penghalang bagi mereka yang berpenghasilan di bawah angka tersebut. Menurutnya, justru dengan perluasan ini semua kalangan bisa mengakses hunian yang layak.

Ari menuturkan bahwa perluasan harga rumah subsidi akan mendorong pengembang untuk memperhitungkan kemudahan akses menuju pusat aktivitas di wilayah perkotaan. Kalangan anak muda, kata dia, cenderung memilih lokasi tempat tinggal dengan mempertimbangkan kedekatan jarak dan kemudahan akses menuju tempat bekerja serta pusat keramaian umum, meski lokasinya tidak berada tepat di pusat kota. Hal ini menjadi pertimbangan penting bagi pengembang dalam merancang proyek hunian bersubsidi ke depan.

Dari sisi pembiayaan, Ari menyebut bahwa bunga kredit perumahan yang biasanya berada di kisaran 12 persen hingga 13 persen dapat turun menjadi sekitar enam sampai tujuh persen berkat subsidi. Dengan begitu, cicilan yang semula harus dibayar Rp3 juta per bulan bisa berkurang menjadi sekitar Rp1,5 juta. Angka ini dinilai jauh lebih terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah, terutama generasi muda yang baru memulai karier.

Usulan ini juga menjadi solusi atas dinamika yang tengah terjadi di sektor perumahan. Para pengembang saat ini menghadapi persoalan serius berupa kenaikan harga bahan baku konstruksi bangunan yang sudah menyentuh 30 persen, jauh melampaui kenaikan normal yang biasanya hanya lima sampai sepuluh persen. Kondisi ini memaksa pengembang melakukan penyesuaian harga jual, sehingga rumah dengan harga murah menjadi semakin sulit diwujudkan tanpa dukungan subsidi yang memadai.

Menurut Ari, satu-satunya cara untuk mengatasi persoalan tersebut adalah dengan memperlebar cakupan subsidi. Dengan demikian, pengembang yang tidak lagi mampu membangun rumah berharga murah dapat beralih membangun hunian pada harga di atasnya, sementara masyarakat tetap memiliki opsi yang terjangkau melalui skema subsidi yang diperluas.

Himperra juga menegaskan komitmennya untuk mendukung penuh upaya pemerintah dalam menyediakan hunian subsidi melalui FLPP guna mengatasi backlog kepemilikan rumah. Berdasarkan Survei Sosial Ekonomi Nasional Maret 2026, backlog kepemilikan rumah tercatat turun menjadi 9,29 juta rumah dari sebelumnya 9,64 juta rumah pada Maret 2025. Sementara itu, realisasi FLPP mencapai 178.211 unit atau sekitar 50,92 persen per 9 Oktober 2026 dari target 350 ribu unit rumah. Ari menutup pernyataannya dengan menegaskan bahwa Himperra akan memberikan dukungan penuh terhadap program pemerintah tersebut.

Analisis singkat menunjukkan bahwa usulan perluasan batas harga rumah subsidi ini berpotensi memperluas akses masyarakat terhadap hunian layak, terutama bagi generasi muda yang selama ini terkendala harga dan suku bunga tinggi. Jika terealisasi, kebijakan ini dapat mendorong pertumbuhan sektor properti sekaligus membantu menekan angka backlog kepemilikan rumah yang masih cukup besar. Namun, keberhasilan usulan ini akan sangat bergantung pada kesiapan anggaran pemerintah dan koordinasi antara pengembang, perbankan, serta lembaga pengelola pembiayaan perumahan.