China Sanksi Dua Menteri Negara Amerika Latin, Larang Masuk Beijing dan Hong Kong

Pemerintah China resmi menjatuhkan sanksi kepada dua pejabat tinggi dari Paraguay dan Belize. Menteri Teknologi Informasi dan Komunikasi Paraguay, Gustavo Emigdio Villate Samaniego, serta Menteri Luar Negeri dan Perdagangan Luar Negeri Belize, Francis Fonseca, dinyatakan dilarang masuk ke wilayah China, termasuk Hong Kong dan Makau. Kebijakan ini diumumkan langsung oleh Kementerian Luar Negeri China di Beijing pada Senin (12/10), sebagai respons tegas atas sikap kedua pejabat yang dinilai terbuka mendukung Taiwan.

Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China, Mao Ning, menyatakan bahwa langkah tersebut diambil karena kedua menteri dianggap secara sukarela menjadi pion bagi otoritas Partai Progresif Demokratik dalam upaya mencari dukungan luar negeri untuk agenda kemerdekaan Taiwan. Menurut Mao Ning, kunjungan mereka ke Taiwan serta penerimaan mereka terhadap kekuatan separatis di negara masing-masing merupakan campur tangan serius terhadap urusan dalam negeri China. Ia juga menegaskan bahwa politisi anti-China di Paraguay dan Belize terus mendukung hubungan diplomatik dengan Taiwan demi kepentingan pribadi, sekaligus melontarkan pernyataan yang merugikan kepentingan inti China.

Sanksi ini diambil berdasarkan ketentuan Pasal 3, Pasal 4, Pasal 6, Pasal 9, dan Pasal 15 Undang-Undang Anti-Sanksi Asing Republik Rakyat China. Ada tiga bentuk tindakan balasan yang diterapkan. Pertama, pembekuan aset bergerak, aset tidak bergerak, dan berbagai jenis harta benda lainnya yang dimiliki kedua pejabat di wilayah China. Kedua, larangan bagi organisasi dan individu di wilayah China untuk melakukan transaksi, kerja sama, maupun kegiatan lain dengan mereka. Ketiga, tidak diterbitkannya visa bagi keduanya serta larangan memasuki wilayah China, termasuk Hong Kong dan Makau.

Mao Ning juga menambahkan bahwa kedua pejabat tersebut turut menyerang dan mencemarkan nama baik China dengan menyebarkan disinformasi mengenai isu serangan siber China, sehingga menimbulkan dampak buruk di dunia internasional. Ia menegaskan bahwa China akan mengambil semua tindakan hukuman yang diperlukan terhadap para pendukung garis keras kekuatan separatis kemerdekaan Taiwan, guna menjaga kedaulatan nasional dan integritas wilayahnya.

Dalam pernyataannya, Mao Ning juga mendesak segelintir negara yang masih mempertahankan hubungan diplomatik dengan Taiwan agar tidak terus-menerus dimanipulasi dan dimanfaatkan oleh kekuatan separatis. Menurutnya, sikap tersebut hanya akan membuat negara-negara itu kehilangan peluang pembangunan dan berujung pada isolasi internasional.

Langkah China ini muncul hanya dua hari setelah Gustavo mengunggah pesan di platform X untuk mengucapkan selamat atas hari Nasional Taiwan. Gustavo juga tercatat dalam daftar tamu pelantikan pemimpin Taiwan, Lai Ching-te, pada Mei 2024. Sementara itu, Francis Fonseca turut menghadiri pelantikan yang sama pada 2024 dan sebelumnya pernah mengunjungi Taiwan pada Maret 2022. Pada September 2026, Francis bertemu dengan Lin Chia-lung, kepala otoritas urusan luar negeri Taiwan, di Belize. Dalam pertemuan itu, ia menegaskan kembali dukungannya terhadap partisipasi internasional Taiwan dan menyatakan optimisme mengenai perluasan perdagangan bilateral.

Saat ini hanya ada 12 negara yang masih memiliki hubungan diplomatik dengan Taiwan, yakni Belize, Guatemala, Paraguay, Haiti, Saint Kitts and Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent and the Grenadines, Kepulauan Marshall, Palau, Tuvalu, Eswatini, dan Vatikan.

Dampak dari kebijakan ini diperkirakan akan dirasakan tidak hanya oleh kedua pejabat tersebut, tetapi juga oleh masyarakat di Paraguay dan Belize. Sanksi pembekuan aset dan larangan transaksi dapat menghambat kerja sama ekonomi maupun akses terhadap sumber daya yang selama ini terjalin dengan pihak China. Bagi masyarakat luas, ketegangan diplomatik semacam ini berpotensi mempersempit peluang kerja sama di bidang teknologi, perdagangan, dan investasi, yang pada akhirnya bisa memengaruhi stabilitas harga dan ketersediaan barang di pasar domestik kedua negara. Sementara itu, bagi publik China, kebijakan ini menjadi sinyal bahwa Beijing tidak akan memberi ruang bagi pihak mana pun yang dianggap menantang kedaulatan dan integritas wilayahnya.