China Tegaskan Tak Akan Campuri Sanksi AS terhadap ICC

Beijing - China menegaskan tidak akan mencampuri tindakan Amerika Serikat yang menjatuhkan sanksi terhadap Mahkamah Pidana Internasional atau ICC. Alasannya, China bukanlah negara anggota lembaga pengadilan internasional tersebut.

Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China, Mao Ning, menyampaikan posisi resmi negaranya dalam konferensi pers di Beijing. Ia menegaskan bahwa China bukan negara pihak dalam Statuta Roma yang menjadi dasar hukum berdirinya ICC.

Mao Ning menambahkan bahwa posisi China terkait isu-isu yang relevan dengan ICC tetap konsisten dan tidak berubah. Pernyataan ini disampaikan sebagai respons atas langkah Amerika Serikat yang belakangan ini gencar menekan lembaga tersebut.

ICC sendiri memiliki 125 negara yang menjadi negara pihak pada Statuta Roma. Dari jumlah itu, 33 negara berasal dari Afrika, 19 negara Asia Pasifik, 20 negara Eropa Timur, 28 negara Amerika Latin dan Karibia, serta 25 negara dari Eropa Barat dan kelompok negara lainnya. China, Amerika Serikat, maupun Indonesia tidak termasuk dalam keanggotaan tersebut.

Sanksi yang dijatuhkan Amerika Serikat terhadap ICC diumumkan langsung oleh Menteri Luar Negeri AS, Marco Rubio. Ia menyatakan bahwa negaranya akan melarang segala bentuk transaksi dengan lembaga yang disebutnya sebagai pengadilan lepas kendali itu.

Rubio menegaskan bahwa AS akan memutus sumber daya ICC dan melumpuhkan kemampuannya untuk beroperasi melawan kepentingan Amerika. Ia juga menyatakan akan melanjutkan kampanye untuk membubarkan pengadilan tersebut sampai warga AS tidak lagi merasa terancam. Lebih jauh, Rubio mengharapkan para sekutu AS turut membantu mengendalikan ICC.

Sebelumnya, Amerika Serikat telah lebih dulu menjatuhkan sanksi individual kepada Presiden ICC, Tomoko Akane, yang merupakan warga negara Jepang. Sanksi serupa juga dikenakan kepada Abdoulaye Seye, seorang jaksa senior di ICC yang berasal dari Senegal.

Gelombang sanksi ini muncul tak lama setelah mantan hakim ICC kelahiran Afrika Selatan, Navanethem Pillay, dinobatkan sebagai peraih Nobel Perdamaian tahun ini. ICC yang berkedudukan di Den Haag merupakan lembaga pengadilan internasional independen yang bertugas mengadili individu yang diduga melakukan genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, serta kejahatan agresi.

ICC hanya dapat menjalankan yurisdiksinya jika negara anggota tidak mampu atau tidak bersedia mengadili sendiri kasus-kasus kejahatan berat. Meski begitu, statuta ICC memberikan kewenangan kepada lembaga itu untuk mengadili warga negara dari negara nonanggota jika mereka melakukan kejahatan di wilayah negara anggota.

Rubio menilai ICC dapat mengancam personel AS yang menjalankan kebijakan imigrasi ketat pemerintahan Trump atau melakukan operasi pemberantasan narkoba terhadap kapal-kapal di perairan internasional, termasuk anggota militer AS lainnya.

Pada 2025, AS sempat menjatuhkan sanksi terhadap sejumlah pejabat ICC setelah pengadilan itu menerbitkan surat perintah penangkapan terhadap Kepala Otoritas Israel Benjamin Netanyahu dan Kepala Pertahanan Yoav Gallant terkait perang di Jalur Gaza. Kemudian pada Juli 2026, Rubio menyatakan pemerintahan Trump akan meningkatkan upaya melemahkan ICC, termasuk melalui kampanye diplomatik untuk membujuk negara-negara lain keluar dari keanggotaan pengadilan tersebut.

Chad dan Venezuela dilaporkan telah mengikuti seruan AS dan menarik diri dari ICC. Langkah ini menambah daftar tekanan terhadap lembaga peradilan internasional tersebut.

Bagi masyarakat global, dinamika ini menjadi perhatian serius karena menyangkut masa depan penegakan hukum internasional. Ketika negara-negara besar seperti AS dan China sama-sama berada di luar keanggotaan ICC, efektivitas lembaga ini dalam mengadili kejahatan berat menjadi taruhan. Masyarakat di negara-negara yang mengalami konflik bersenjata pun berpotensi terdampak langsung, karena akses terhadap keadilan internasional bisa semakin terbatas jika ICC melemah akibat tekanan politik dan sanksi ekonomi.