KPK Geledah BNPB, Amankan 14 Orang hingga Sita Uang Rp1,4 Miliar

Jakarta, Operasi tangkap tangan yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana menjadi sorotan utama dalam rangkaian peristiwa hukum pada Selasa, 13 Oktober. Selain penangkapan sejumlah pejabat, lembaga antirasuah itu juga menyita barang bukti bernilai miliaran rupiah. Di hari yang sama, institusi Polri mengumumkan rotasi jabatan di tubuh Bareskrim.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengungkapkan bahwa timnya mengamankan total 14 orang dalam operasi tersebut. Salah satu pihak yang diamankan merupakan pejabat struktural tinggi, yakni Sekretaris Utama BNPB, Rustian. Penangkapan ini menandai babak baru penindakan korupsi di sektor penanggulangan bencana yang selama ini lekat dengan kebutuhan mendesak masyarakat.

Budi menjelaskan bahwa kasus ini diduga kuat berkaitan dengan proses pengadaan barang dan jasa di lingkungan BNPB. Modusnya menyasar penggunaan dana siap pakai yang dialokasikan khusus untuk penanganan kebencanaan. Dugaan korupsi pada pos anggaran darurat ini menjadi perhatian serius karena berpotensi menghambat respons cepat saat bencana terjadi.

Dari lokasi kejadian, tim penyidik berhasil mengamankan barang bukti berupa uang tunai dan logam mulia. Hitungan awal tim KPK menyebutkan nilai uang tunai yang disita mencapai sekitar Rp1,4 miliar. Selain uang, sejumlah emas juga turut diamankan untuk memperkuat konstruksi perkara yang sedang dibangun penyidik.

Sementara itu, KPK terus mengembangkan kasus dugaan korupsi proyek pembangunan jalan di Sumatera Utara. Lembaga itu mengungkap identitas delapan tersangka baru, termasuk mantan Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Sumut, Stanley Cicero Haggard Tuapattinaja. Kedelapan orang tersebut sebelumnya telah dipanggil untuk menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih pada Rabu, 7 Oktober, sebelum akhirnya ditetapkan sebagai tersangka.

Di sisi lain, institusi Polri kembali melakukan penyegaran organisasi melalui mutasi sejumlah perwira tinggi dan perwira menengah. Salah satu posisi strategis yang mengalami pergantian adalah jabatan Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus di Bareskrim Polri. Kepala Divisi Humas Polri, Inspektur Jenderal Polisi Johnny Eddizon Isir, menyatakan bahwa mutasi ini didasarkan pada Surat Telegram Kapolri Nomor ST/2262/X/KEP/2026 tertanggal 12 Oktober 2026.

Rangkaian peristiwa ini menunjukkan intensitas penegakan hukum yang tinggi di dua institusi berbeda. Bagi masyarakat, penangkapan di BNPB menjadi ujian terhadap komitmen pemberantasan korupsi di sektor yang bersinggungan langsung dengan keselamatan warga saat bencana. Sementara mutasi di Polri menandakan upaya internal untuk menjaga kinerja penegakan hukum ekonomi tetap optimal.