Warga Kampung Pelangi Minta Penataan Tak Singkirkan Hunian Murah

Warga Kampung Pelangi di Cipete Utara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, berharap penataan permukiman yang direncanakan pemerintah tidak membuat mereka kehilangan akses terhadap tempat tinggal yang terjangkau. Harapan itu disampaikan langsung oleh sejumlah warga yang telah lama menggantungkan hidup di kawasan padat tersebut.

Anggota Dasawisma RT 07/RW 09 Kampung Pelangi, Heni, mengatakan bahwa warga sebenarnya menginginkan lingkungan yang lebih rapi dan tertata. Namun, ia berharap penataan tidak berujung pada pemindahan warga ke hunian yang biaya sewanya lebih tinggi dari kemampuan ekonomi mereka. Menurut Heni, jika penataan diarahkan pada pembangunan rumah susun, hal itu justru dikhawatirkan membebani warga karena harga sewa yang mahal. Ia menilai kebijakan hunian vertikal perlu mempertimbangkan kondisi ekonomi penghuninya.

Kawasan Kampung Pelangi sendiri dihuni sekitar 300 kepala keluarga yang berasal dari berbagai daerah. Sebagian besar warga bekerja sebagai pemulung, sementara lainnya bekerja sebagai buruh dan asisten rumah tangga. Bagi warga yang bekerja di sektor informal, biaya tempat tinggal menjadi pertimbangan utama untuk tetap bertahan di kawasan tersebut.

Hal senada disampaikan Esri, warga asal Cirebon yang telah tinggal di Jakarta selama puluhan tahun. Ia memilih tinggal di Kampung Pelangi setelah sebelumnya harus berpindah tempat akibat penggusuran. Esri mengaku biaya tempat tinggal yang murah menjadi alasan utama karena ia harus membesarkan anak-anak dengan penghasilan terbatas. Saat ini ia membayar sewa sekitar Rp600 ribu per bulan dan tinggal bersama anggota keluarga, termasuk cucu serta seorang keponakan yang diasuhnya.

Meski demikian, Esri tidak menutup diri terhadap kemungkinan pindah ke rumah susun. Ia bersedia direlokasi asalkan tersedia hunian dengan biaya yang sesuai kemampuan ekonominya dan lokasi yang tidak jauh dari tempat tinggalnya sekarang. Selain persoalan hunian, Esri juga berharap pemerintah memberi kesempatan mengikuti pelatihan kerja. Ia mengaku masih mampu bekerja dan siap memanfaatkan peluang tersebut jika difasilitasi.

Aspirasi warga ini menjadi catatan penting bagi pemerintah dalam merancang penataan kawasan permukiman kumuh. Jika tidak disertai jaminan hunian terjangkau dan pendampingan ekonomi, penataan berisiko memindahkan warga ke lokasi yang justru memperburuk kondisi sosial mereka. Sebaliknya, penataan yang berpihak pada warga berpenghasilan rendah dapat menjadi contoh pembangunan kota yang inklusif dan manusiawi.