FPK Kabupaten Bekasi Gagas Pembentukan Organisasi Hingga Tingkat Desa dan Kelurahan

Kabupaten Bekasi, Forum Pembauran Kebangsaan atau FPK Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, menggagas pembentukan organisasi hingga tingkat desa dan kelurahan. Langkah ini diambil sebagai upaya percepatan deteksi dini terhadap persoalan sosial masyarakat, termasuk potensi gesekan antaretnis di daerah tersebut.

Sekretaris FPK Kabupaten Bekasi, Iyon Junaedi, menyampaikan bahwa konsep pembentukan FPK di level terbawah masyarakat ini bertujuan agar persoalan sosial dapat dideteksi dan diselesaikan sebelum berkembang menjadi konflik terbuka. Hal itu disampaikannya di Cikarang, Kamis.

Menurut Iyon, keberadaan FPK di tingkat desa maupun kelurahan diperlukan untuk memperkuat komunikasi antara masyarakat dari berbagai latar belakang suku, ras, dan budaya. Dengan begitu, aspirasi kelompok masyarakat dapat tersalurkan dan potensi kesalahpahaman juga bisa segera ditangani.

Ia menekankan bahwa peran FPK tidak semestinya baru terlihat ketika konflik sudah terjadi. Forum tersebut perlu hadir di tengah masyarakat untuk melakukan pencegahan dini, membangun dialog, serta meredam potensi konflik horizontal di wilayah.

Iyon meyakini keberadaan FPK di level desa dan kelurahan mampu meningkatkan sinergi dan harmonisasi masyarakat meski memiliki latar belakang berbeda. Terlebih, Kabupaten Bekasi dikenal sebagai pusat kawasan industri yang dihuni penduduk dengan latar belakang beragam.

Pembentukan FPK hingga tingkat desa dan kelurahan juga dinilai sejalan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan di Daerah.

Tokoh masyarakat Desa Cibatu, Ranta, menilai keberadaan FPK di tingkat desa sangat penting untuk memperkuat persatuan di tengah keberagaman masyarakat. Ia mengaku selama ini hubungan antar etnis di wilayah Cibatu dan Lippo Cikarang relatif terkendali karena masyarakat mampu menjaga komunikasi dan interaksi. Kebersamaan juga terlihat melalui keterlibatan berbagai kelompok etnis dalam kegiatan, terutama saat memperingati momentum nasional.

Ranta menuturkan bahwa pembentukan FPK di tingkat desa penting untuk diimplementasikan kepada semua etnis. Menurutnya, masing-masing etnis sebaiknya juga memiliki wadah tersendiri, sehingga ketika ada kegiatan yang bersifat nasionalis, seluruh kelompok dapat dikumpulkan bersama untuk mempererat silaturahmi.

Dirinya berharap pembentukan FPK di tingkat desa dapat ditindaklanjuti melalui koordinasi dengan pemerintah kecamatan serta Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bekasi. Ia menekankan pentingnya edaran dari pimpinan daerah, seperti camat dan DPMD Kabupaten, agar langkah ini dapat berjalan optimal.

Sementara itu, perwakilan warga asal Komunitas NTT, Zakarias Feoh, mengapresiasi ruang dialog yang diberikan pemerintah daerah kepada masyarakat NTT untuk menyampaikan aspirasi sekaligus memperkuat hubungan dengan kelompok masyarakat lain. Ia merasa dihargai karena diberi tempat, waktu, dan ruang untuk mengungkapkan isi hati maupun keberadaan mereka. Warga NTT juga diberi kesempatan untuk berkarier, bekerja, membangun rumah tangga, dan sebagainya.

Zakarias berharap forum komunikasi seperti FPK dapat terus dikembangkan agar masyarakat dari berbagai latar belakang memiliki ruang untuk berinteraksi, menyelesaikan persoalan secara damai, dan turut berpartisipasi dalam menjaga kerukunan serta memajukan pembangunan Kabupaten Bekasi.

Gagasan pembentukan FPK hingga tingkat desa dan kelurahan ini berpotensi memperkuat deteksi dini terhadap potensi konflik sosial di tengah masyarakat yang majemuk. Bagi warga Kabupaten Bekasi yang dikenal sebagai kawasan industri dengan penduduk beragam latar belakang, kehadiran forum ini diharapkan mampu menjadi jembatan komunikasi antar kelompok etnis. Jika berjalan efektif, pembauran kebangsaan di tingkat akar rumput dapat mencegah kesalahpahaman yang berujung pada konflik, sekaligus mendorong partisipasi masyarakat dalam menjaga kerukunan dan pembangunan daerah.