Tiga Eks Pejabat Bea Cukai Jalani Sidang Tuntutan Hari Ini, Terancam Hukuman Berat

Jakarta, Tiga mantan pejabat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan kembali menjalani proses hukum dalam perkara dugaan suap dan gratifikasi yang mencuat ke publik. Ketiganya menghadapi sidang tuntutan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Jumat sore ini. Sidang ini menjadi momen krusial bagi ketiga terdakwa karena Jaksa Penuntut Umum akan membacakan tuntutan pidana yang mengancam masa depan mereka.

Ketiga terdakwa tersebut adalah Rizal Fadillah, mantan Direktur Penindakan dan Penyidikan Bea Cukai, Sisprian Subiaksono, mantan Kepala Subdirektorat Intelijen Direktorat Penindakan dan Penyidikan Bea Cukai, serta Orlando Hamonangan, mantan Kepala Seksi Intelijen Kepabeanan I Direktorat Penindakan dan Penyidikan Bea Cukai. Jadwal sidang tuntutan ini dikonfirmasi langsung oleh Juru Bicara Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Andi Saputra, yang menyatakan bahwa agenda sidang hari ini adalah pembacaan tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum untuk ketiga terdakwa.

Berdasarkan informasi dari Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sidang akan digelar pada pukul 13.00 WIB di Ruang Sidang Muhammad Hatta Ali. Majelis hakim yang memimpin persidangan diketuai oleh Hakim Ketua Brely Yuniar Dien. Ketiga terdakwa didakwa dalam kasus dugaan korupsi terkait impor barang tiruan untuk periode 2025 hingga 2026.

Dalam dakwaan yang dibacakan sebelumnya, ketiga mantan pejabat Bea Cukai ini diduga menerima suap dan gratifikasi dengan nilai total mencapai Rp78,81 miliar. Aliran dana haram tersebut diduga kuat diterima agar mereka mengupayakan barang impor milik Blueray Cargo dapat lebih cepat keluar dari proses pengawasan di bagian Kepabeanan Bea Cukai. Peran ketiganya sangat strategis dalam memperlancar proses impor yang seharusnya diawasi secara ketat.

Rincian suap yang diterima ketiganya mencapai Rp61,74 miliar dalam bentuk mata uang dolar Singapura, ditambah Rp1,85 miliar dalam bentuk hiburan dan barang mewah. Suap tersebut diduga berasal dari pemilik Blueray Cargo, John Field, Manajer Operasional Custom Clearance Pelabuhan Blueray Cargo, Dedy Kurniawan, serta Ketua Tim Dokumentasi Importasi Blueray Cargo, Andri. Dari total suap tersebut, Rizal diduga menerima bagian sebesar Rp14 miliar dalam bentuk dolar Singapura, Sisprian menerima Rp7 miliar dalam dolar Singapura, dan Orlando menerima Rp4,05 miliar dalam dolar Singapura ditambah Rp1,52 miliar dalam bentuk fasilitas serta hiburan mewah.

Selain suap, ketiganya juga diduga menerima gratifikasi dengan total nilai mencapai Rp15,22 miliar. Gratifikasi tersebut terdiri dari uang sebesar Rp7,52 miliar, 314.755 dolar Singapura atau setara Rp4,38 miliar, 182.800 dolar Amerika Serikat atau setara Rp3,28 miliar, 4.700 dolar Hong Kong atau setara Rp10,76 juta, serta 8.100 ringgit Malaysia atau setara Rp35,75 juta. Nilai gratifikasi yang fantastis ini menunjukkan betapa besarnya penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh para pejabat tersebut.

Atas perbuatan mereka, ketiga terdakwa diduga melanggar Pasal 12 huruf a dan Pasal 12B juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Selain itu, mereka juga dijerat dengan Pasal 606 ayat (2) juncto Pasal 20 huruf c juncto Pasal 126 ayat (1) juncto Pasal 127 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional sebagaimana diubah dengan Pasal VII angka 49 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.

Kasus ini menjadi sorotan publik karena melibatkan pejabat tinggi di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang seharusnya menjadi garda terdepan dalam mengawasi arus barang impor. Dampak dari kasus ini sangat signifikan bagi masyarakat, terutama dalam hal menurunnya kepercayaan terhadap integritas institusi penegak hukum dan pengawasan perdagangan. Masyarakat berharap proses hukum ini berjalan transparan dan adil, sehingga dapat memberikan efek jera bagi para pelaku korupsi di sektor kepabeanan. Sidang tuntutan hari ini akan menjadi penentu seberapa berat hukuman yang akan dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap ketiga mantan pejabat tersebut.