Dua Tahun Prabowo-Gibran, Kemandirian Energi Nasional Tunjukkan Hasil Nyata

Jakarta - Memasuki dua tahun pertama masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming, pemerintah mencatat sejumlah capaian signifikan di sektor energi. Berbagai upaya dilakukan mulai dari peningkatan produksi minyak dalam negeri, pengembangan energi terbarukan, penghematan devisa melalui biodiesel, hingga pemerataan akses listrik ke wilayah terpencil.

Deputi Bidang Kemitraan dan Hubungan Media Badan Komunikasi Pemerintah, Kurnia Ramadhana, menyatakan bahwa kemandirian energi menjadi salah satu fokus utama pemerintah dalam meletakkan fondasi transformasi nasional. Hal tersebut disampaikannya melalui keterangan resmi di Jakarta.

Di sektor hulu migas, pemerintah mencatat prestasi membanggakan. Pada 2025, realisasi lifting minyak bumi termasuk Natural Gas Liquid kembali memenuhi target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Capaian ini menjadi yang pertama sejak 2016, menandai titik balik penting bagi produksi energi domestik setelah bertahun-tahun mengalami penurunan.

Selain mendorong produksi energi dalam negeri, pemerintah juga memperkuat pemanfaatan biodiesel untuk mengurangi ketergantungan terhadap impor bahan bakar minyak. Sepanjang 2025, implementasi mandatori biodiesel B40 berhasil menghasilkan penghematan devisa sebesar Rp130,21 triliun. Kebijakan ini tidak hanya menghemat devisa negara, tetapi juga mendorong pemanfaatan komoditas sawit domestik dan menciptakan lapangan kerja di sektor hilirisasi.

Upaya tersebut berlanjut melalui peluncuran mandatori biodiesel B50 pada Juli 2026. Kebijakan ini diperkirakan mampu menghemat devisa hingga Rp170 triliun sekaligus menargetkan penghentian impor solar. Langkah ini menjadi bagian dari strategi jangka panjang pemerintah untuk mewujudkan kedaulatan energi dan mengurangi defisit neraca perdagangan akibat impor bahan bakar.

Di sisi lain, pemerintah mempercepat pengembangan energi baru terbarukan melalui program Pembangkit Listrik Tenaga Surya berkapasitas 100 gigawatt peak. Presiden Prabowo meluncurkan program tersebut pada 25 Agustus 2026. Tahap awal program mencakup 14 proyek dengan total kapasitas 5.216 megawatt peak atau sekitar 5,2 gigawatt peak. Pemerintah menargetkan pembangunan PLTS dengan kapasitas nasional mencapai 100 gigawatt peak dalam tiga tahun sebagai bagian dari upaya meningkatkan pemanfaatan energi terbarukan dan mengurangi emisi karbon.

Pemerataan akses energi juga terus dilakukan melalui Program Listrik Desa, terutama bagi masyarakat di wilayah yang belum terjangkau jaringan listrik. Sepanjang 2025, program tersebut direalisasikan di 1.516 lokasi dan menjangkau 77.616 pelanggan. Pada 2026, pemerintah melanjutkan pelaksanaan program serupa untuk memperluas akses listrik hingga ke wilayah terpencil. Langkah ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat pedesaan, mendorong aktivitas ekonomi lokal, dan membuka akses terhadap layanan pendidikan serta kesehatan yang lebih baik.

Pemerintah juga mengembangkan pemanfaatan sampah sebagai sumber energi melalui program Pengolahan Sampah Menjadi Energi Listrik. Pada April 2026, pemerintah menandatangani perjanjian kerja sama untuk pengembangan program tersebut di tiga wilayah prioritas, yakni Denpasar Raya, Kota Bekasi, dan Bogor Raya. Selain ketiga wilayah tersebut, pemerintah menyiapkan percepatan kerja sama di 12 aglomerasi lainnya sebagai bagian dari rencana pembangunan PSEL secara nasional. Program ini tidak hanya menyelesaikan persoalan sampah yang kian menumpuk di perkotaan, tetapi juga menghasilkan energi listrik yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

Secara keseluruhan, berbagai program tersebut menjadi bagian dari arah kebijakan pemerintah untuk memperkuat ketahanan energi, mengurangi ketergantungan pada impor, mengembangkan sumber energi terbarukan, serta memperluas akses energi bagi seluruh lapisan masyarakat. Dampaknya bagi masyarakat sangat luas, mulai dari harga energi yang lebih stabil, ketersediaan listrik yang merata hingga ke pelosok, penciptaan lapangan kerja baru di sektor energi terbarukan, hingga pengurangan beban anggaran negara akibat impor bahan bakar. Dengan fondasi yang semakin kuat, pemerintah optimistis kemandirian energi nasional dapat terwujud dalam beberapa tahun mendatang.