Pakar Hukum Bela Keputusan Prabowo Angkat 26 Anggota Wantimpres, Sebut Sah Secara Konstitusi

Jakarta - Penentuan jumlah anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) yang kini mencapai 26 orang menuai sorotan publik, terutama karena dinilai membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Namun, pakar hukum tata negara dan konstitusi dari Universitas Muslim Indonesia, Fahri Bachmid, menegaskan bahwa kebijakan tersebut merupakan kebolehan konstitusional atau constitutional permissibility yang melekat pada ruang kebijakan Presiden.

Fahri menjelaskan secara filosofis bahwa seorang presiden dalam menjalankan kewenangannya sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar memerlukan nasihat dan pertimbangan agar setiap kebijakan yang ditetapkan selaras dengan prinsip hukum, demokrasi, dan tata kelola pemerintahan yang baik. Menurutnya, keberadaan Wantimpres merupakan bagian dari upaya mencapai tujuan bernegara sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pernyataan tersebut disampaikan Fahri sebagai respons terhadap permohonan pengujian materiil Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 64 Tahun 2024 tentang Perubahan atas UU Nomor 19 Tahun 2006 tentang Dewan Pertimbangan Presiden. Permohonan itu telah terdaftar di Mahkamah Konstitusi dengan Nomor 389/PUU-XXIV/2026 dan diajukan oleh Muhamad Riziq Maulana pada 15 Oktober 2026. Pemohon menyoroti ketiadaan batas maksimal jumlah anggota Wantimpres yang dinilai berpotensi melahirkan struktur kelembagaan terlalu besar dan membebani APBN. Sebagai konteks, Presiden Prabowo Subianto telah melantik 26 anggota Wantimpres pada 2 Oktober 2026 melalui Keputusan Presiden Nomor 107/P Tahun 2026.

Secara doktrinal, Fahri memaparkan bahwa constitutional permissibility menjelaskan kebolehan suatu tindakan dalam kerangka konstitusi sepanjang memiliki dasar kewenangan yang sah dan tidak melampaui batas hukum yang berlaku. Ia menilai istilah tersebut lebih tepat digunakan karena menekankan adanya dasar hukum yang memungkinkan presiden menentukan jumlah anggota sesuai kebutuhan pemerintahan. Dengan demikian, ketiadaan batas maksimal numerik tidak dapat secara otomatis dijadikan dasar untuk menyimpulkan bahwa pengaturan tersebut inkonstitusional.

Fahri menegaskan bahwa penilaian konstitusional tetap harus dilakukan dengan memperhatikan norma yang berlaku, dasar kewenangan, serta prinsip-prinsip konstitusi yang relevan. Secara ketatanegaraan, Wantimpres merupakan lembaga yang bertugas memberikan nasihat dan pertimbangan kepada presiden sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 UUD 1945. Perubahan regulasi melalui UU Nomor 64 Tahun 2024, menurutnya, memberikan fleksibilitas dalam penentuan jumlah anggota Wantimpres, di mana jumlah anggota tidak lagi dibatasi angka maksimal tertentu, tetapi diserahkan kepada kebutuhan presiden dengan tetap memperhatikan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan.

Dari aspek konstitusional, Fahri berpandangan bahwa kebijakan tersebut berlandaskan sistem pemerintahan presidensial. Pasal 4 ayat (1) UUD 1945 menegaskan bahwa presiden memegang kekuasaan pemerintahan menurut UUD. Dalam kerangka itu, penentuan struktur pendukung dan penasihat pemerintahan merupakan bagian dari ruang kebijakan presiden yang kerap dijelaskan melalui konsep prerogative power atau kekuasaan prerogratif. Penetapan jumlah anggota yang bersifat terbuka atau open-ended dimaksudkan agar presiden memiliki keleluasaan mengakomodasi berbagai bidang keahlian, baik ekonomi, hukum, sosial, maupun geopolitik, tanpa terikat pada angka maksimal yang kaku.

Meski demikian, Fahri mengingatkan bahwa kewenangan presiden dalam menentukan desain kelembagaan bukanlah kewenangan tanpa batas, melainkan ruang kebijakan yang harus dijalankan berdasarkan konstitusi dan peraturan perundang-undangan. Terkait kritik mengenai struktur Wantimpres yang dinilai terlalu besar dan membebani APBN, ia menilai persoalan tersebut perlu ditempatkan secara proporsional dengan membedakan kewenangan konstitusional presiden, pilihan desain kelembagaan, dan evaluasi efisiensi anggaran. Menurutnya, jumlah anggota yang besar tidak otomatis inkonstitusional, sebagaimana ketiadaan batas numerik tidak otomatis membenarkan setiap penetapan jumlah anggota. Persoalan konstitusionalitas norma, kata Fahri, perlu dibedakan dari evaluasi efektivitas kelembagaan dan akuntabilitas penggunaan APBN.

Analisis singkat dampaknya bagi masyarakat, polemik ini menyoroti dua hal penting sekaligus. Di satu sisi, kepastian hukum mengenai batas jumlah Wantimpres menjadi krusial agar tidak menimbulkan persepsi pemborosan anggaran di tengah keterbatasan fiskal negara. Di sisi lain, masyarakat berhak mendapatkan transparansi mengenai efektivitas kinerja lembaga penasihat presiden, sehingga perdebatan konstitusionalitas sebaiknya diimbangi dengan evaluasi terbuka atas kontribusi nyata Wantimpres terhadap kualitas kebijakan publik.