Kemendagri dan DPR Dorong Pelayanan Publik Sultra Tetap Prima di Tengah Efisiensi Anggaran

Kementerian Dalam Negeri bersama Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat menggelar pembahasan mengenai penataan kelembagaan daerah di Sulawesi Tenggara. Dalam pertemuan tersebut, kedua pihak menekankan agar seluruh perangkat daerah di Sultra meningkatkan kualitas pelayanan publik di tengah kebijakan efisiensi anggaran yang sedang berjalan. Langkah ini dinilai penting agar penghematan belanja pemerintah tidak sampai menurunkan mutu layanan yang dibutuhkan masyarakat.

Pesan tersebut disampaikan melalui pernyataan resmi yang menyertai kegiatan tersebut, dengan narasumber Saharudin, Andi Bagasela, serta I Gusti Agung Ayu N. Mereka menegaskan bahwa efisiensi anggaran seharusnya menjadi momentum bagi perangkat daerah untuk berbenah, bukan alasan melemahnya pelayanan kepada warga.

Bagi masyarakat Sulawesi Tenggara, penataan kelembagaan ini berpotensi membawa dampak langsung terhadap kualitas layanan sehari-hari, mulai dari urusan administrasi kependudukan hingga pelayanan publik lainnya. Jika perangkat daerah mampu beradaptasi dengan anggaran yang lebih terbatas tanpa mengorbankan mutu layanan, efisiensi justru dapat mendorong tata kelola pemerintahan yang lebih efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.