BPOM Terbitkan 144.863 Izin Edar Pangan, Perkuat Ketahanan Pangan Nasional

Jakarta - Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) mencatat telah menerbitkan sebanyak 144.863 nomor izin edar (NIE) pangan olahan selama periode 2024 hingga 2026. Langkah ini disebut sebagai bentuk dukungan terhadap ketahanan pangan nasional melalui perlindungan publik. Dari total tersebut, sebanyak 105.354 produk merupakan produk dalam negeri, sementara 39.509 lainnya adalah produk impor.

Kepala BPOM Taruna Ikrar menyatakan bahwa pengawasan menjadi bagian penting dalam mendukung ketahanan pangan, meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat, serta membangun kepercayaan terhadap produk yang beredar di Indonesia. Ia menegaskan komitmen tersebut dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu.

Selain menerbitkan izin edar, BPOM juga meluncurkan Peraturan BPOM Nomor 10 Tahun 2026 tentang Informasi Nilai Gizi pada Label Pangan Olahan. Regulasi ini mengatur pencantuman informasi nilai gizi melalui penerapan Nutri-Level, yang bertujuan membantu masyarakat memperoleh informasi yang lebih mudah dipahami dalam memilih pangan. Menurut Taruna, kebijakan ini merupakan salah satu upaya konkret untuk meningkatkan literasi gizi masyarakat.

Taruna menjelaskan bahwa selama dua tahun kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, BPOM menjalankan peran strategis dalam memastikan obat dan makanan yang beredar memenuhi persyaratan keamanan, khasiat atau manfaat, serta mutu.

Dukungan terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG) juga diwujudkan melalui pengawasan keamanan pangan, pendampingan fasilitas pelayanan, serta edukasi kepada pihak-pihak yang terlibat. Pada semester I tahun 2026, BPOM melakukan pemeriksaan terhadap 198 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dan memberikan pendampingan kepada 76 SPPG untuk mendukung penerapan praktik pengolahan pangan yang baik dan sistem keamanan pangan.

"BPOM berkomitmen mendukung program prioritas pemerintah melalui pengawasan obat dan makanan yang berbasis risiko, penguatan kolaborasi lintas sektor, serta pendampingan kepada pelaku usaha dan penyelenggara program," ujar Taruna.

Ia menekankan bahwa dalam program Makan Bergizi Gratis, pemenuhan gizi harus berjalan seiring dengan jaminan keamanan pangan. Dengan demikian, program pemerintah dapat terlaksana secara optimal dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Sebelumnya, Kepala BPOM Taruna Ikrar menghadiri Sidang Kabinet Paripurna Dua Tahun Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta. Sidang tersebut menjadi momentum evaluasi pelaksanaan pemerintahan sekaligus penegasan arah kebijakan nasional untuk menghadapi berbagai tantangan ke depan.

Dalam arahannya, Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi kerja keras dan dedikasi jajaran Kabinet Merah Putih selama dua tahun pertama pemerintahan. Presiden juga menyoroti keberhasilan Indonesia dalam menjaga ketersediaan pangan di tengah ketidakpastian global.

"Di tengah kita lihat dunia penuh tantangan, kita masih bersyukur, masih bersyukur bahwa kita relatif dalam keadaan baik. Pangan kita terkendali, prestasi kita yang paling utama antara lain kita swasembada pangan," ujar Presiden Prabowo.

Presiden menegaskan bahwa kemandirian pangan merupakan hal strategis bagi ketahanan nasional, terutama dalam situasi krisis yang dapat menghambat pasokan dari negara lain. "Dalam waktu cepat, saudara-saudara, pangan itu menentukan karena sekarang pangan bisa menjadi senjata," tuturnya.

Presiden juga mengingatkan seluruh jajaran pemerintahan untuk terus bekerja dengan penuh tanggung jawab demi kepentingan nasional dan kesejahteraan masyarakat. Arahan tersebut menjadi pengingat pentingnya sinergi antarkementerian dan lembaga dalam memastikan kebijakan pemerintah memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Penerbitan puluhan ribu izin edar dan regulasi label gizi ini dinilai memberikan dampak langsung bagi masyarakat. Konsumen kini memiliki akses informasi gizi yang lebih sederhana melalui Nutri-Level, sehingga dapat membuat pilihan pangan yang lebih sehat. Bagi pelaku usaha, kepastian izin edar mendorong iklim usaha yang lebih terpercaya, sementara pengawasan terhadap fasilitas Makan Bergizi Gratis memastikan program prioritas pemerintah berjalan tanpa mengorbankan aspek keamanan pangan.