Komisi VII DPR Desak Pemerintah Tuntaskan Karhutla di Taman Nasional Way Kambas

Jakarta, Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Chusnunia mendesak pemerintah untuk memaksimalkan upaya pemadaman kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di kawasan Taman Nasional Way Kambas, Lampung Timur. Langkah ini dinilai krusial untuk menjaga kelestarian ekosistem sekaligus menyelamatkan sektor pariwisata dan perekonomian masyarakat sekitar.

Dalam keterangan yang disampaikan di Jakarta, Senin, Chusnunia menegaskan bahwa kebakaran di kawasan konservasi tersebut tidak hanya mengancam kelestarian lingkungan, tetapi juga berpotensi mengganggu sektor pariwisata dan mata pencaharian warga yang bergantung pada kunjungan wisatawan. Menurutnya, pemerintah harus memastikan tidak ada lagi titik api yang berpotensi meluas karena dampaknya sangat luas, mulai dari lingkungan hingga perekonomian masyarakat.

Berdasarkan data Balai Taman Nasional Way Kambas, sepanjang Januari hingga awal Oktober 2026 tercatat 21 kejadian kebakaran dengan luas area terdampak mencapai sekitar 7.000 hektare. Chusnunia menilai cakupan kebakaran yang luas tersebut perlu menjadi perhatian serius karena dapat memengaruhi daya tarik wisata alam Way Kambas. Kerusakan vegetasi, asap, serta terganggunya habitat satwa dikhawatirkan mengurangi kenyamanan dan keamanan kunjungan wisatawan.

Dampak tersebut perlu diantisipasi karena pariwisata alam tidak hanya berkaitan dengan pengelolaan destinasi, tetapi juga menggerakkan perekonomian masyarakat di sekitarnya. Chusnunia mengingatkan bahwa ketika kawasan wisata mengalami gangguan, masyarakat yang menggantungkan penghasilan dari aktivitas pariwisata juga akan terkena imbasnya. Karena itu, ia menekankan penanganan karhutla harus dilihat secara menyeluruh dan tidak boleh dibiarkan berlarut-larut hingga mengurangi daya tarik wisata dan memukul ekonomi warga.

Selain mendorong percepatan pemadaman, legislator dari komisi yang membidangi pariwisata ini juga meminta pemerintah dan pengelola Taman Nasional Way Kambas memastikan informasi mengenai kondisi kawasan, akses kunjungan, serta aspek keselamatan wisatawan disampaikan secara berkala melalui kanal resmi. Ia turut mendorong pemerintah daerah, pengelola taman nasional, pelaku usaha pariwisata, dan masyarakat desa penyangga untuk berkoordinasi dalam menjaga keberlangsungan aktivitas wisata.

Chusnunia menegaskan bahwa pekerjaan pemerintah tidak boleh berhenti setelah api berhasil dipadamkan. Pemulihan ekosistem dan habitat alami di kawasan yang terbakar harus menjadi bagian penting dari penanganan pascakarhutla agar fungsi konservasi dan daya tarik wisata alam Way Kambas dapat pulih secara bertahap. Menurutnya, pemulihan harus diawali dengan pemetaan tingkat kerusakan kawasan, pemeriksaan kondisi vegetasi, serta pemantauan keberadaan dan pergerakan satwa liar.

Ia juga meminta pemerintah mengevaluasi penyebab kebakaran, meningkatkan kesiapsiagaan petugas, memperkuat sarana pemadaman, serta menindak tegas pihak yang terbukti melakukan pembakaran hutan secara melawan hukum. Chusnunia berharap penanganan dilakukan secara menyeluruh, mulai dari pemadaman, pencegahan, pemulihan habitat, hingga penguatan kembali pariwisata yang berkelanjutan. Menurutnya, menjaga Way Kambas berarti menjaga habitat satwa, melindungi lingkungan, dan mempertahankan sumber penghidupan masyarakat.

Analisis singkat dampaknya bagi masyarakat menunjukkan bahwa karhutla di Taman Nasional Way Kambas berpotensi menimbulkan kerugian berlapis. Selain kerusakan ekosistem dan terganggunya habitat satwa dilindungi, sektor pariwisata yang menjadi tumpuan pendapatan warga desa penyangga terancam lesu akibat akses kunjungan yang terbatas dan citra kawasan yang memburuk. Jika pemulihan pascakebakaran tidak dilakukan secara terukur, masyarakat sekitar berisiko kehilangan sumber penghidupan jangka panjang, sementara upaya konservasi yang selama ini dijaga akan semakin sulit dipulihkan.