Satgas PRR Percepat Pemulihan Sumatera, Tito Karnavian Targetkan Tuntas Sebelum Akhir 2026

Jakarta - Ketua Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera yang juga Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian mendorong seluruh kementerian dan lembaga untuk mempercepat pengerjaan berbagai kegiatan pemulihan yang sedang berjalan tahun ini. Targetnya, seluruh pekerjaan rehabilitasi dan rekonstruksi di wilayah terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat dapat selesai sebelum 31 Desember 2026.

Dorongan itu disampaikan Tito usai mengikuti Rapat Koordinasi Tingkat Menteri mengenai Progres Pelaksanaan Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Alam di tiga provinsi tersebut, di Ruang Rapat Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Jakarta, Selasa.

Tito menjelaskan bahwa penanganan bencana telah melewati tahap tanggap darurat yang berfokus pada evakuasi, penanganan korban, dan penyelamatan nyawa, lalu berlanjut ke masa transisi darurat. Pada fase tanggap darurat, Presiden Prabowo Subianto mengerahkan berbagai kekuatan nasional, mulai dari TNI, Polri, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Basarnas, hingga pemerintah daerah.

Menurut Tito, Presiden juga telah menggelontorkan anggaran awal untuk belanja tidak terduga tambahan sebesar Rp268 miliar pada masa tanggap darurat. Selanjutnya, pada masa transisi, Presiden membentuk satuan tugas dengan Ketua Tim Pengarah Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, beranggotakan seluruh menteri koordinator, Kapolri, Panglima TNI, dan Menteri Keuangan.

Pada tahap pemulihan, Tito menyebut sebagian besar aktivitas pemerintahan di daerah terdampak kini telah kembali berjalan. Kabupaten Aceh Tamiang yang sebelumnya mengalami gangguan berat mulai pulih. Pasokan listrik, bahan bakar minyak, LPG, dan layanan internet relatif kembali normal. Rumah sakit umum dan puskesmas juga telah berfungsi, meski masih terdapat enam puskesmas pembantu di Sumatera Utara yang rusak atau hilang akibat bencana dan membutuhkan penanganan.

Di sektor pendidikan, kegiatan belajar-mengajar telah kembali berjalan. Dari 4.922 satuan pendidikan terdampak, sebanyak 99 sekolah masih melaksanakan pembelajaran di kelas darurat. Penanganannya menjadi perhatian Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah yang berkoordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan TNI Angkatan Darat. Tito secara khusus mengapresiasi satgas jembatan TNI AD yang telah membangun ratusan jembatan, serta kepolisian yang membangun sekitar 120 jembatan.

Meski berbagai layanan mulai pulih, Tito mengingatkan bahwa hujan berintensitas tinggi masih memicu banjir dan longsor susulan di sejumlah wilayah. Kondisi itu menambah beban pemerintah dalam memulihkan akses dan aktivitas masyarakat. Karena itu, ia meminta kementerian dan lembaga yang telah memperoleh alokasi anggaran untuk mempercepat pelaksanaan kegiatan sesuai target tahun ini, mencakup perbaikan sekolah, rumah, jalan, jembatan, serta fasilitas ekonomi masyarakat, agar manfaatnya segera dirasakan warga terdampak.

Tito berharap koordinasi lintas sektor ini mampu mempercepat seluruh proses, mendorong kementerian dan lembaga bergerak, serta memacu pemerintah daerah agar anggaran masing-masing dan tambahan anggaran dapat terealisasi lebih cepat. Rapat tersebut turut dihadiri Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Kristomei Sianturi, serta sejumlah pejabat terkait.

Percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi ini menjadi krusial bagi masyarakat Sumatera yang masih berjuang memulihkan kehidupan pascabencana. Kepastian penyelesaian sebelum akhir 2026 tidak hanya menjadi tolok ukur kinerja pemerintah, tetapi juga menentukan seberapa cepat warga kembali mendapatkan hunian layak, akses pendidikan, dan roda perekonomian yang sempat terpuruk akibat bencana.