Bulog Bentuk Satgas Khusus, Enam Pegawai Dinonaktifkan Buntut Dugaan Penyalahgunaan Beras SPHP

Jakarta - Perum Bulog mengambil langkah tegas menyusul dugaan penyalahgunaan beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) oleh oknum mitra penyalur di wilayah Matraman dan Pasar Induk Beras Cipinang, Jakarta Timur. Perusahaan pelat merah itu tidak hanya membentuk satuan tugas khusus untuk memperketat pengawasan, tetapi juga menonaktifkan enam pegawai di lingkungan Bulog sebagai bagian dari penanganan internal dan pemeriksaan lebih lanjut.

Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani menegaskan bahwa pihaknya memiliki tanggung jawab besar dalam memastikan setiap penugasan pemerintah berjalan dengan baik dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Menurutnya, langkah penertiban, penguatan pengawasan, serta evaluasi menyeluruh terhadap mekanisme distribusi beras SPHP dilakukan agar program stabilisasi pangan benar-benar tepat sasaran.

Rizal menjelaskan bahwa penonaktifan enam pegawai tersebut merupakan langkah administratif untuk memastikan proses evaluasi berjalan secara objektif, transparan, dan akuntabel tanpa mendahului hasil pemeriksaan. Selain itu, Bulog membentuk Satuan Tugas Khusus Penertiban Program Penyaluran Cadangan Beras Pemerintah (CBP) sebagai langkah strategis memperkuat pengendalian distribusi.

Dalam keterangannya di Jakarta, Kamis, Rizal menyebut pembentukan satgas ini menjadi wujud komitmen perusahaan dalam membangun sistem pengawasan yang lebih ketat, terintegrasi, dan berkelanjutan di seluruh wilayah operasional. Satgas khusus diarahkan untuk memperkuat pemantauan jalur distribusi, mengevaluasi kepatuhan mitra penyalur, serta memastikan setiap tahapan penyaluran beras pemerintah dilaksanakan sesuai ketentuan sehingga potensi penyalahgunaan dapat dicegah sedini mungkin.

Rizal menegaskan setiap dinamika dalam pelaksanaan penugasan pemerintah harus disikapi secara profesional dan menjadi perhatian bersama untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola perusahaan. Setiap informasi maupun temuan di lapangan, kata dia, disikapi secara serius, objektif, dan sesuai ketentuan. Ia juga telah memberikan arahan kepada seluruh jajaran Bulog di kantor pusat, wilayah, maupun cabang untuk meningkatkan kedisiplinan, ketelitian, dan pengawasan dalam setiap tahapan penyaluran.

Lebih lanjut, Rizal menekankan pentingnya penguatan sistem pengendalian dan tanggung jawab seluruh jajaran Bulog dalam memastikan ketepatan pelaksanaan program SPHP. Prinsipnya, Bulog ingin memastikan beras SPHP tersalurkan sesuai ketentuan, harga yang ditetapkan tetap terjaga, dan manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.

Penguatan pengawasan juga diarahkan pada penataan dan evaluasi terhadap jaringan mitra penyalur, termasuk Rumah Pangan Kita (RPK), sebagai salah satu saluran distribusi beras SPHP kepada masyarakat. Bulog menekankan pentingnya kepatuhan seluruh mitra terhadap ketentuan distribusi, harga jual, dan larangan penyalahgunaan komoditas yang menjadi bagian dari program pemerintah.

Melalui pengawasan yang lebih intensif dan evaluasi secara berjenjang, Bulog berupaya memastikan penyaluran beras SPHP semakin tertib, transparan, dan tepat sasaran, sekaligus meminimalkan risiko penyimpangan pada setiap mata rantai distribusi. Langkah penertiban ini merupakan bagian dari upaya menjaga efektivitas program SPHP yang memiliki peran strategis dalam mendukung stabilitas pasokan dan harga beras nasional.

Bulog juga menyatakan komitmennya untuk terus menjalankan penugasan pemerintah secara optimal dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian, akuntabilitas, dan perlindungan kepentingan masyarakat. Perusahaan mendukung proses penegakan hukum yang dilakukan aparat berwenang serta siap memberikan informasi yang diperlukan sesuai ketentuan agar setiap dugaan pelanggaran dapat ditangani secara objektif dan tuntas.

Langkah cepat Bulog ini menjadi sinyal penting bagi masyarakat bahwa pengawasan terhadap program pangan pemerintah diperketat. Dampaknya, diharapkan penyaluran beras SPHP semakin tepat sasaran sehingga kelompok masyarakat berpenghasilan rendah benar-benar merasakan manfaat subsidi, sekaligus menjaga stabilitas harga beras di pasaran nasional.