MK Pertegas Aturan Pemberhentian Kepala Daerah, Hilangkan Multitafsir Hukum

Mahkamah Konstitusi resmi menghilangkan multitafsir dalam Pasal 83 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mengatur soal pemberhentian kepala daerah dan wakil kepala daerah yang tersangkut tindak pidana. Putusan bernomor 365/PUU-XXIV/2026 itu diucapkan Majelis Hakim MK dalam sidang pengucapan putusan di Ruang Sidang Utama Gedung I MK, Jakarta, Kamis.

Permohonan ini diajukan oleh aktivis hukum Terence Cameron yang mempersoalkan adanya multitafsir dalam Pasal 83 ayat (1) dan (2) serta Penjelasan Pasal 78 ayat (2) huruf b UU Pemda. Dalam Pasal 83 ayat (1) disebutkan bahwa kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah diberhentikan sementara tanpa melalui usulan DPR karena didakwa melakukan tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, makar, tindak pidana terhadap keamanan negara, dan/atau perbuatan lainnya yang dapat memecah belah NKRI. Sementara Pasal 83 ayat (2) mengatur bahwa kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah yang menjadi terdakwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberhentikan sementara berdasarkan register perkara pengadilan.

Hakim Konstitusi M. Guntur Ahmad dalam pengucapan putusan menyampaikan bahwa dalil pemohon menilai akibat berlakunya pasal tersebut menimbulkan multitafsir dan acap kali meloloskan sanksi pemberhentian sementara atau pemberhentian tetap bagi kepala daerah yang terancam tindak pidana. Kondisi itu dinilai tidak memberikan kedudukan yang sama dalam hukum dan ketidakpastian hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Guntur mengungkapkan bahwa kondisi yang didalilkan pemohon terbukti saat pemerintah pernah memberhentikan Bupati Ogan Ilir padahal baru berstatus tersangka, maupun pemerintah yang tidak memberhentikan Gubernur DKI Jakarta walaupun sudah berstatus terdakwa.

Dalam pertimbangannya, Mahkamah menegaskan bahwa pemberhentian sementara calon kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah terpilih yang berstatus terdakwa dengan dakwaan tindak pidana penjara lima tahun atau lebih harus dikecualikan terhadap tindak pidana kealpaan dan tindak pidana politik. Tindak pidana politik dimaknai sebagai perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif yang hanya karena pelaku mempunyai pandangan politik berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa. Guntur menyatakan dalil pemohon berkaitan dengan inkonstitusionalitas norma Pasal 83 ayat (1) UU Pemda adalah dalil yang berdasar, namun karena pemaknaan yang dilakukan Mahkamah tidak sebagaimana dimohonkan pemohon, maka dalil tersebut beralasan menurut hukum untuk sebagian.

Ketua MK Suhartoyo saat membacakan amar putusan menyatakan Mahkamah mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian. MK menyatakan Pasal 83 ayat (1) UU Pemda bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai bahwa kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah diberhentikan sementara tanpa melalui usulan DPR karena didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih, tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, tindak pidana makar, tindak pidana terhadap keamanan negara, dan/atau tindak pidana karena melakukan perbuatan lain yang dapat memecah belah NKRI, kecuali tindak pidana kealpaan dan tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif yang berbeda dengan rezim yang sudah berkuasa.

MK juga menyatakan Pasal 83 ayat (2) UU Pemda bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai bahwa kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah yang menjadi terdakwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberhentikan sementara sejak perkaranya dicatat dalam buku registrasi perkara di pengadilan. Suhartoyo menyampaikan terdapat pendapat berbeda atau dissenting opinion dari dua hakim konstitusi, yakni Saldi Isra dan Adies Kadir, yang pada pokoknya menyatakan seharusnya pemohon dinyatakan tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan dan Mahkamah semestinya menyatakan permohonan tidak dapat diterima.

Dengan putusan ini, frasa pidana penjara paling singkat lima tahun, frasa makar, dan frasa perbuatan lain yang dapat memecah belah NKRI dalam Pasal 83 ayat (1) UU Pemda diperluas maknanya oleh MK menjadi pidana penjara lima tahun atau lebih, tindak pidana makar, serta perbuatan lain yang dapat memecah belah NKRI dengan pengecualian tindak pidana kealpaan dan tindak pidana politik. Adapun norma Pasal 83 ayat (2), Mahkamah memperluas makna frasa diberhentikan sementara berdasarkan register perkara pengadilan menjadi diberhentikan sementara sejak perkaranya dicatat dalam buku registrasi perkara di pengadilan.

Putusan ini membawa dampak signifikan bagi masyarakat luas, khususnya dalam menjamin kepastian hukum dan kesetaraan di hadapan hukum bagi para pejabat daerah. Selama ini, perbedaan penafsiran membuat penanganan kasus kepala daerah yang tersangkut pidana terkesan tidak konsisten, sehingga berpotensi menimbulkan ketidakadilan dan memengaruhi kualitas pelayanan publik di daerah. Dengan penegasan batas ancaman pidana lima tahun atau lebih serta kejelasan titik awal pemberhentian sementara, publik dapat lebih mudah mengawasi dan menuntut akuntabilitas kepala daerah yang berstatus terdakwa, sekaligus mencegah praktik tebang pilih dalam penegakan hukum.