KPK Panggil Ulang Wakil Bupati Bogor, Pemeriksaan Digelar di Polres

Komisi Pemberantasan Korupsi kembali memanggil Wakil Bupati Bogor Ade Ruhandi alias Jaro Ade bersama empat saksi lainnya untuk menjalani pemeriksaan pada Jumat ini. Berbeda dari pemanggilan sebelumnya, kali ini pemeriksaan digelar di Polres Bogor, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Empat saksi yang turut dipanggil terdiri dari Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor berinisial ARJ, Inspektur Daerah Kabupaten Bogor berinisial AR, aparatur sipil negara Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor berinisial SWG, serta ajudan Bupati Bogor berinisial GW.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menjelaskan bahwa pemindahan lokasi pemeriksaan dilakukan demi efektivitas. Menurutnya, pemeriksaan di Polres Bogor memudahkan saksi memenuhi kebutuhan data atau informasi yang diminta penyidik. Sebelumnya, kelima saksi tersebut telah dipanggil pada Selasa lalu untuk diperiksa di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, namun tidak hadir. Pada Kamis, KPK juga telah memeriksa Bupati Bogor Rudy Susmanto dan sejumlah pihak lain sebagai saksi, juga bertempat di Polres Bogor.

Kasus ini bermula ketika KPK meluruskan informasi yang beredar di masyarakat pada 20 Agustus 2026 dengan menegaskan tidak melakukan operasi tangkap tangan di Kabupaten Bogor. Sehari kemudian, KPK mengakui telah mengamankan barang bukti berupa uang senilai Rp1,5 miliar dalam penyelidikan dugaan korupsi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor. Penyelidikan itu kemudian ditingkatkan ke tahap penyidikan melalui penerbitan surat perintah penyidikan umum terkait dugaan penerimaan uang oleh penyelenggara negara. Uang tersebut diduga berasal dari pemotongan upah pungut di Bappenda Kabupaten Bogor.

Selain perkara itu, KPK juga tengah menyidik dugaan korupsi terkait pengadaan barang dan jasa di Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor. Hingga kini, dalam penyidikan dengan surat perintah penyidikan umum tersebut, KPK belum menetapkan siapa pun sebagai tersangka. Pada 27 Agustus 2026, KPK menggeledah kantor Bappenda serta Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bogor, dan sehari setelahnya menggeledah Disdik Kabupaten Bogor.

Rangkaian pemanggilan ulang ini menegaskan bahwa KPK serius menuntaskan kasus dugaan korupsi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor. Bagi masyarakat, langkah pemindahan lokasi pemeriksaan ke Polres Bogor dinilai mempermudah proses hukum sekaligus mendekatkan penyidik ke sumber data, sehingga penanganan perkara diharapkan berjalan lebih cepat dan transparan. Masyarakat pun menantikan kepastian hukum atas dugaan pemotongan upah pungut dan pengadaan barang jasa di Disdik yang berpotensi merugikan keuangan daerah.