KTP dan KK Kilat Pascabanjir: Warga Aceh Tamiang Lega, Akses Huntara dan Bansos Terjamin!

Warga Kabupaten Aceh Tamiang, Aceh, kini bisa bernapas lega berkat percepatan layanan administrasi kependudukan pascabanjir. Kemudahan dan kecepatan proses pengurusan dokumen vital ini menjadi angin segar, krusial untuk mendukung akses mereka terhadap hunian sementara (Huntara) dan berbagai bantuan sosial pemerintah di tengah upaya pemulihan daerah terdampak. Kecepatan pelayanan ini sangat diapresiasi oleh masyarakat yang tengah berjuang membangun kembali kehidupan mereka pascabencana.

Dede, seorang warga Desa Bundar, Kecamatan Karang Baru, tak bisa menyembunyikan rasa syukurnya saat mengurus dokumen di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Aceh Tamiang. "Alhamdulillah, enggak dipersulit layanan administrasi, aman semua. Cuman hadir aja langsung dieksekusi," ujarnya. Ia baru sempat mengurus Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) yang hilang terendam banjir setelah lebih dari sebulan, lantaran keterbatasan waktu dan fokus pada perbaikan rumah. Dede menyebut, prosesnya sangat cepat, bahkan dalam hitungan jam dokumennya sudah selesai, yang sangat penting sebagai syarat utama pengajuan Huntara dan program bantuan desa lainnya. Senada, Ahmad Henry dari Kecamatan Rantau juga merasakan hal serupa. Ia mengurus KTP yang hilang untuk keperluan pendataan korban bencana dan pengajuan Huntara, serta mengapresiasi pelayanan Disdukcapil yang dinilainya profesional, ramah, dan bebas prosedur berbelit. KTP-nya bahkan rampung dalam waktu dua hari setelah proses pendaftaran dan verifikasi data.

Sekretaris Disdukcapil Kabupaten Aceh Tamiang, Ahmad Yani, menegaskan komitmen pihaknya dalam mempercepat layanan administrasi kependudukan bagi seluruh warga terdampak. "Kami memberikan pelayanan yang semudah mungkin. Kita ketahui bersama wilayah Kabupaten Aceh Tamiang merupakan daerah yang terparah," tuturnya. Kecepatan layanan ini sangat vital untuk memastikan warga tidak terhambat birokrasi dalam mengakses hak-hak dasar mereka, seperti bantuan tempat tinggal dan sosial, di tengah upaya pemulihan pascabencana yang masif. Hal ini sekaligus mendukung percepatan program rehabilitasi dan rekonstruksi di wilayah tersebut, yang sangat memerlukan identitas kependudukan valid untuk setiap pendataan dan penyaluran bantuan kepada masyarakat terdampak.