Menteri Sosial Ajak RT dan RW Benahi Data Bansos, 45 Persen Penerima Dinilai Salah Sasaran

Menteri Sosial Saifullah Yusuf yang akrab disapa Gus Ipul menyerukan pentingnya perbaikan data penerima bantuan sosial agar penyaluran tepat sasaran. Ajakan itu disampaikan kepada pengurus rukun tetangga dan rukun warga bersama pemerintah daerah dalam upaya memastikan masyarakat yang benar-benar membutuhkan mendapat perlindungan dan jaminan sosial dari pemerintah.

Seruan tersebut disampaikan Gus Ipul saat memberikan pengarahan dalam kegiatan Penguatan Penjangkauan Sekolah Rakyat dan Perlindungan Sosial di Sasana Krida Gelanggang Olahraga Satria, Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, Minggu malam. Di hadapan perwakilan RT dan RW, agen perlindungan sosial, perangkat desa, serta pilar-pilar sosial, ia menegaskan bahwa pembenahan data merupakan langkah awal yang harus dikerjakan bersama.

Presiden mengajak seluruh pihak memulai dengan memperbaiki data agar menjadi tunggal dan satu, serta menjadikannya perjuangan bersama. Gus Ipul menekankan agar kerja dimulai dari data. Menurutnya, penanganan fakir miskin dan anak-anak terlantar merupakan amanat Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945 yang mencakup perlindungan dan jaminan sosial, rehabilitasi sosial, serta pemberdayaan sosial.

Berdasarkan evaluasi Kementerian Sosial, sekitar 45 persen data penerima Program Keluarga Harapan dan bantuan sembako dinilai tidak tepat sasaran. Untuk mengatasi persoalan itu, pemerintah menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025 yang mengamanatkan pengintegrasian berbagai data sosial ekonomi ke dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional yang dikelola oleh Badan Pusat Statistik.

Pemutakhiran data dilakukan melalui jalur formal mulai dari RT, RW, pemerintah desa atau kelurahan hingga BPS, serta jalur partisipasi masyarakat melalui aplikasi Cek Bansos. Masyarakat juga dapat menyampaikan usulan dan sanggahan melalui pusat layanan telepon 021-171 dan WhatsApp 08877-171-171. Hasil pemutakhiran akan dikelompokkan dalam 10 desil berdasarkan tingkat kesejahteraan sosial ekonomi, dengan desil 1 merupakan kelompok 10 persen penduduk dengan kondisi ekonomi paling rendah.

Mensos juga memperkenalkan Perlindungan Sosial Digital yang mengintegrasikan data penerima bantuan dengan berbagai basis data pemerintah, termasuk kependudukan, pertanahan, listrik, serta BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Sistem tersebut dilengkapi verifikasi biometrik melalui pengenalan wajah untuk memastikan bantuan diterima oleh orang yang berhak. Ia mencontohkan uji coba di Kabupaten Banyuwangi pada 2025 yang menunjukkan sekitar 80 persen warga telah masuk dalam sistem tersebut. Pemerintah juga mengembangkan agen perlindungan sosial untuk membantu masyarakat melakukan pendaftaran melalui Gerakan Nasional Peduli Tetangga, karena menurut Gus Ipul, orang terdekat jangan sampai terlewat.

Sementara itu, Bupati Banyumas Sadewo Tri Lastiono dalam sambutannya menyatakan bahwa Sekolah Rakyat merupakan bentuk kehadiran negara dalam memberikan akses pendidikan kepada anak-anak dari keluarga kurang mampu. Jumlah siswa Sekolah Rakyat di Banyumas tahun ajaran 2026/2027 tercatat sebanyak 323 orang, terdiri atas 187 siswa tingkat SMP dan 134 siswa tingkat SMA. Ia juga menyoroti pelaksanaan program Universal Health Coverage di Banyumas sejak awal 2026, di mana evaluasi menemukan warga yang sebenarnya mampu secara ekonomi masih tercatat sebagai penerima bantuan iuran BPJS Kesehatan. Sadewo berharap koordinasi dengan Kementerian Sosial dapat memperbaiki akurasi data sehingga program pendidikan dan perlindungan sosial semakin tepat sasaran.

Langkah pembenahan data ini berpotensi besar memperbaiki efektivitas penyaluran bantuan sosial yang selama ini dikeluhkan masyarakat. Dengan melibatkan RT dan RW sebagai ujung tombak pendataan di tingkat paling bawah, pemerintah berupaya memastikan bahwa bantuan benar-benar mengalir kepada warga yang membutuhkan, sekaligus menutup celah bagi penerima yang tidak berhak. Bagi masyarakat, akurasi data yang lebih baik berarti kepastian akses terhadap perlindungan sosial, pendidikan, dan layanan kesehatan, terutama bagi kelompok miskin dan rentan yang selama ini kerap terlewat akibat data yang tidak mutakhir.