PBB Peringatkan Risiko Konflik Baru di Sahara Barat Setelah 35 Tahun Misi Perdamaian Berakhir

Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa Antonio Guterres memperingatkan potensi eskalasi militer di wilayah sengketa Sahara Barat setelah misi penjaga perdamaian PBB yang telah berjalan selama 35 tahun resmi berakhir. Peringatan ini disampaikan pada Minggu, 1 November, menyusul berakhirnya mandat Misi PBB untuk Referendum di Sahara Barat atau MINURSO yang tidak berhasil diperpanjang oleh Dewan Keamanan PBB.

Juru Bicara PBB Stephane Dujarric menyatakan bahwa Sekretaris Jenderal masih sangat mengkhawatirkan situasi keamanan di seluruh wilayah tersebut, terutama risiko meningkatnya permusuhan antar pihak yang bersengketa. Guterres menyerukan agar semua pihak menahan diri sebesar mungkin dan menghindari segala tindakan yang dapat memperburuk ketegangan atau mengganggu stabilitas kawasan Afrika Utara itu.

Berakhirnya operasi MINURSO terjadi setelah Dewan Keamanan PBB gagal memperpanjang mandat misi yang berakhir pada 31 Oktober. Kegagalan ini tidak terlepas dari veto Rusia pada Jumat terhadap rancangan resolusi yang disusun Amerika Serikat untuk memperpanjang mandat MINURSO. Dalam pemungutan suara tersebut, 11 anggota Dewan Keamanan mendukung rancangan resolusi, sementara tiga anggota lainnya memilih abstain.

Meski misi perdamaian telah berakhir, Guterres menegaskan bahwa penghentian kehadiran pasukan penjaga perdamaian PBB tidak mengurangi atau menghapus hak yang tidak dapat dicabut untuk menentukan nasib sendiri bagi rakyat Sahara Barat. Ia juga menyampaikan penghargaan kepada Perwakilan Khusus Alexander Ivanko serta memberikan penghormatan kepada 20 personel yang gugur selama menjalankan misi tersebut.

Tim yang lebih kecil di bawah Departemen Dukungan Operasional PBB kini mulai menjalankan tahap likuidasi untuk memulangkan peralatan milik negara-negara penyumbang pasukan serta mengawasi penghapusan aset milik PBB. Meskipun operasi penjaga perdamaian telah berakhir, perundingan politik akan tetap berlanjut di bawah naungan utusan pribadi Sekretaris Jenderal PBB, Staffan de Mistura.

Sahara Barat masih menjadi isu penting dalam diplomasi Afrika Utara. Maroko mengusulkan pemberian otonomi luas kepada wilayah tersebut di bawah kedaulatannya, sementara Front Polisario tetap memperjuangkan referendum untuk menentukan nasib sendiri, posisi yang didukung oleh Aljazair. Sengketa ini berawal pada 1975 ketika Spanyol mengakhiri kekuasaan kolonialnya, dan konflik berkembang menjadi perang bersenjata antara Maroko dan Front Polisario hingga tercapai kesepakatan gencatan senjata pada 1991.

Berakhirnya misi perdamaian PBB ini berpotensi menciptakan kekosongan pengawasan keamanan di wilayah sengketa yang dapat memicu kembali ketegangan antara Maroko dan Front Polisario. Bagi masyarakat sipil di Sahara Barat, ketidakpastian politik dan keamanan ini berisiko memperlambat upaya pembangunan serta menghambat akses terhadap bantuan kemanusiaan. Masyarakat internasional kini dituntut untuk memastikan bahwa perundingan politik tetap berjalan agar stabilitas kawasan tidak semakin memburuk.