Pemkot Bandung Pasang Target Ambisius, Pengangguran Turun di Bawah 4 Persen pada 2029

Pemerintah Kota Bandung menetapkan target ambisius untuk menekan tingkat pengangguran terbuka menjadi di bawah empat persen pada akhir 2029. Strategi utama yang diandalkan adalah penyerapan tenaga kerja melalui sektor ritel modern.

Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengungkapkan bahwa saat ini tingkat pengangguran terbuka di Kota Bandung masih berada di angka 7,2 persen, atau setara dengan sekitar 90 ribu angkatan kerja. Angka tersebut sejalan dengan tingkat kemiskinan yang berada di kisaran 3,78 persen, atau sekitar 90 ribu jiwa.

Farhan menjelaskan bahwa jumlah pengangguran terbuka dan jumlah penduduk miskin di Kota Bandung konsisten berada pada kisaran yang sama. Ia menegaskan bahwa target pemerintah adalah menurunkan angka pengangguran hingga di bawah empat persen, atau menyisakan maksimum 38 ribu orang pada tahun 2029. Pernyataan ini disampaikan Farhan usai membuka Hari Ritel Nasional 2026 yang berbarengan dengan Bulan Mutu Nasional.

Menurut Farhan, sektor ritel dan perdagangan merupakan motor penggerak utama ekonomi Kota Bandung yang menyumbang penyerapan tenaga kerja formal dalam jumlah cukup besar. Ia berharap kemitraan dengan para pelaku ritel dapat memberikan kepastian ikatan kerja formal, jaminan pendapatan, perlindungan jaminan sosial, serta pembayaran pajak.

Selain mendorong sektor ritel, Pemkot Bandung juga menempuh sejumlah strategi sistemik untuk menjaga iklim usaha dan daya beli warga. Langkah tersebut meliputi program kurasi UMKM, revitalisasi aset pasar daerah, pengendalian inflasi, fasilitas kredit KUR perbankan, hingga penanganan masalah sosial seperti pinjaman ilegal dan judi online.

Dampak dari kebijakan ini bagi masyarakat cukup signifikan. Jika target tercapai, penurunan pengangguran hingga di bawah empat persen akan memperluas akses pekerjaan formal bagi puluhan ribu warga, sekaligus mengurangi jumlah penduduk miskin yang saat ini sejalan dengan angka pengangguran. Penyerapan tenaga kerja di sektor ritel diharapkan memberi jaminan pendapatan dan perlindungan sosial yang lebih pasti. Sementara itu, kombinasi program kurasi UMKM, pengendalian inflasi, dan pemberantasan pinjaman ilegal serta judi online berpotensi menjaga daya beli masyarakat sekaligus melindungi warga dari jeratan ekonomi ilegal.