Operasi Kilat TNI-BNPB: Ratusan Korban Tanah Bergerak Sumbar Ditargetkan Pindah ke Hunian Baru Sebelum Ramadan!

Upaya percepatan penanganan bencana terus digenjot di Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat. Personel TNI bersama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) secara maraton membangun hunian sementara (huntara) bagi warga terdampak tanah bergerak di Kecamatan Batipuh. Target ambisius ditetapkan: seluruh korban bisa menempati rumah baru sebelum bulan suci Ramadan 1447 Hijriah, dengan penyelesaian dipatok paling lambat 27 Januari 2026. Dari total 19 unit yang dibangun di Jorong Padang Kunyit, Nagari Bungo Tanjuang, 10 di antaranya bahkan telah siap dihuni, membawa sedikit kelegaan bagi para pengungsi.

Untuk mengejar target ini, puluhan personel gabungan dikerahkan. Prajurit TNI dari Batalion Infanteri 131/Braja Sakti bersama tim BNPB bekerja keras memastikan pembangunan berjalan lancar. Meski demikian, ada tantangan signifikan yang dihadapi di lapangan, yaitu kondisi tanah yang masih berlumpur. Hal ini mengharuskan tim melakukan pengerasan terlebih dahulu sebelum pengecoran lantai dapat dilakukan, memperlambat proses namun tetap diupayakan secepat mungkin. Setiap unit huntara dirancang berukuran 4,8x6 meter dengan tinggi 3,60 meter, dilengkapi berbagai fasilitas dasar seperti kasur, selimut, peralatan dapur, hingga toilet di dalam rumah, menunjukkan komitmen pemerintah untuk menyediakan hunian yang layak dan nyaman.

Wakil Bupati Tanah Datar, Ahmad Fadly, mengungkapkan bahwa pemerintah pusat telah menetapkan kabupaten tersebut sebagai skala prioritas dalam penanganan dan pemulihan dampak bencana. Ini memberikan angin segar bagi upaya rekonstruksi pascabencana, menjanjikan dukungan penuh dari pemerintah pusat. Saat ini, pembangunan 129 unit huntara sedang diselesaikan. Namun, tantangan besar masih menanti karena terdapat 385 kepala keluarga lain yang rumahnya masih menunggu verifikasi dari Badan Geologi terkait kelayakan tinggal di zona merah potensi bencana. Proses verifikasi ini krusial untuk memastikan keamanan jangka panjang masyarakat, sekaligus menyoroti bahwa perjalanan pemulihan masih panjang dan memerlukan perhatian berkelanjutan.