Banyuwangi Masuk Nominasi IGA 2026, 250 Inovasi Dipamerkan di Hadapan Penilai

Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, mencatatkan langkah penting dalam ajang penghargaan pemerintah pusat dengan mengajukan sebanyak 250 inovasi dan berhasil masuk nominasi Innovative Government Award atau IGA 2026. Wakil Bupati Banyuwangi, Mujiono, menyampaikan bahwa pihaknya telah memaparkan berbagai inovasi unggulan daerah itu di hadapan tim penilai secara daring pada Jumat.

Menurut Mujiono, inovasi bukan sekadar menghadirkan program baru atau memanfaatkan teknologi. Lebih dari itu, inovasi merupakan kebutuhan untuk menjawab tantangan pembangunan yang semakin kompleks, terutama di tengah keterbatasan fiskal daerah. Ia menegaskan bahwa inovasi menjadi kunci untuk meningkatkan efektivitas pembangunan dan yang terpenting harus berdampak langsung pada masyarakat.

Dalam pemaparan di depan tim penilai, Mujiono menyoroti dua inovasi unggulan Banyuwangi, yakni di bidang ketenagakerjaan melalui program Goker Wangi dan di bidang pendidikan melalui program Rindu Bulan. Goker Wangi atau Golek Kerjo Banyuwangi merupakan layanan ketenagakerjaan terintegrasi yang turut berkontribusi menekan Tingkat Pengangguran Terbuka Banyuwangi dari 5,42 persen pada 2021 menjadi 3,94 persen pada 2025.

Mujiono menjelaskan bahwa Goker Wangi tidak hanya berfungsi sebagai bursa kerja daring, tetapi juga menghadirkan ekosistem layanan ketenagakerjaan yang komprehensif. Di dalamnya terdapat fitur bimbingan jabatan, pasar kerja inklusif bagi penyandang disabilitas, pelacakan status lamaran kerja, hingga penilaian mandiri bagi pencari kerja. Melalui layanan ini, masyarakat dapat mengakses informasi lowongan pekerjaan, mendaftar pekerjaan, memperoleh konsultasi dan pendampingan karier, hingga mendapatkan informasi pelatihan dari lembaga pelatihan kerja swasta, pemerintah, maupun perangkat daerah. Pada tahun 2025, tercatat sebanyak 5.418 orang mengakses Goker Wangi yang terintegrasi di aplikasi Smart Kampung.

Sementara itu, inovasi Rindu Bulan merupakan program di sektor pendidikan untuk meningkatkan kualitas pembangunan manusia melalui penuntasan wajib belajar 12 tahun. Mujiono menyebut program ini sebagai gerakan kolaboratif yang menempatkan pemerintah desa sebagai garda terdepan dalam memastikan anak-anak usia sekolah tidak putus sekolah. Pelaksanaannya dilakukan melalui tiga tahapan, yakni pendataan berkala anak tidak sekolah, pengembalian anak ke bangku sekolah, serta pendampingan psikososial.

Upaya tersebut menunjukkan hasil signifikan. Jumlah anak tidak sekolah di Banyuwangi berhasil ditekan dari 4.186 anak pada 2023 menjadi 1.356 anak pada 2025. Capaian lainnya, jumlah desa yang berhasil menuntaskan wajib belajar 12 tahun meningkat pesat dari semula hanya tiga desa menjadi 74 desa dalam kurun waktu dua tahun.

Penilaian IGA 2026 sendiri melibatkan 30 anggota tim penilai dari 26 instansi, yang berasal dari unsur kementerian dan lembaga, akademisi, media nasional, hingga organisasi nonpemerintah. Masuknya Banyuwangi dalam nominasi ini menjadi cerminan bahwa inovasi daerah yang berorientasi pada dampak nyata bagi masyarakat mendapat perhatian serius di tingkat nasional. Bagi warga Banyuwangi, langkah ini berpotensi memperkuat layanan publik yang lebih inklusif, terutama dalam hal akses kerja dan pendidikan, sekaligus mendorong desa-desa untuk terus berperan aktif dalam menyelesaikan persoalan sosial di lingkungannya.