Militer AS di Okinawa Perpanjang Jam Malam Sebulan Buntut Ulah Personelnya

Naha, Pasukan Militer Amerika Serikat di Okinawa, Jepang, resmi memperpanjang pemberlakuan jam malam bagi para personelnya selama satu bulan ke depan. Kebijakan ini terpaksa diperpanjang menyusul keterlibatan sejumlah anggota militer dalam berbagai aksi kriminal yang memicu kekhawatiran publik setempat.

Jam malam yang mulai diberlakukan sejak 9 Oktober lalu tersebut membatasi aktivitas personel mulai tengah malam hingga pukul 05.00 pagi. Awalnya, pembatasan ini dijadwalkan berakhir pada Minggu, 8 November, namun kini resmi diperpanjang hingga 7 Desember mendatang. Aturan ini secara khusus menyasar para personel berpangkat di bawah sersan.

Keputusan perpanjangan diambil setelah seorang anggota marinir ditangkap pihak kepolisian setempat akibat mengemudi dalam kondisi mabuk saat jam malam sedang berlangsung. Insiden tersebut menjadi pukulan telak bagi upaya militer AS dalam menegakkan disiplin, terlebih kebijakan jam malam ini awalnya diberlakukan sebagai buntut dari kasus yang jauh lebih serius.

Sebelumnya, pembatasan aktivitas diterapkan menyusul penangkapan seorang marinir AS bernama Devin Ballard. Ia diduga terlibat dalam perampokan dan pembunuhan terhadap seorang perempuan di Naha. Kasus tersebut sempat memicu kemarahan warga Okinawa yang selama ini telah lama mengeluhkan keberadaan pangkalan militer AS di wilayah mereka.

Meski demikian, pihak militer AS memberikan pengecualian bagi anggota berpangkat sersan ke atas yang dibebaskan dari penambahan jam malam tersebut. Namun, seluruh personel tanpa terkecuali tetap dilarang membeli maupun mengonsumsi minuman beralkohol di luar kediaman mereka setelah tengah malam.

Perpanjangan jam malam ini menjadi sinyal bahwa pihak militer AS berupaya keras memulihkan kepercayaan publik Okinawa. Dampaknya bagi masyarakat setempat cukup signifikan, mengingat hubungan antara warga dan personel militer AS kerap memanas akibat ulah oknum. Kebijakan ini diharapkan mampu menekan angka kriminalitas serta mengurangi ketegangan sosial di wilayah yang menjadi markas besar militer AS di Jepang tersebut.