Menperin Tegaskan Kebijakan Industri Tak Boleh Asal Obat, Momentum Pertumbuhan Harus Terjaga

Jakarta - Menteri Perindustrian Muhammad Sarmuji menegaskan bahwa pemerintah menerapkan kebijakan industri berdasarkan persoalan dan karakteristik masing-masing sektor. Langkah ini diambil untuk menjaga momentum pertumbuhan industri nasional di tengah berbagai tantangan yang masih membayangi.

Menurut Sarmuji, penyusunan kebijakan harus berpijak pada persoalan nyata yang dihadapi pelaku usaha. Dengan begitu, solusi yang dihasilkan tepat sasaran dan benar-benar menjawab kebutuhan dunia industri. Ia menekankan bahwa persoalan industri tidak bisa diselesaikan hanya dari kacamata kementerian, melainkan harus didengar langsung dari pelaku usaha agar diagnosis yang dihasilkan valid.

Sarmuji mengibaratkan kebijakan yang salah sasaran seperti obat yang lebih berbahaya daripada penyakitnya. Karena itu, dalam pertemuan dengan Asosiasi Pengusaha Indonesia di Jakarta pada Senin, 9 November, ia berharap dapat merumuskan kebijakan yang benar-benar sesuai kebutuhan industri melalui pemahaman yang tepat terhadap kondisi dan karakteristik tiap sektor. Ia menegaskan bahwa solusi yang diberikan harus bersumber dari persoalan yang diketahui secara persis dari kalangan industri itu sendiri.

Di hadapan Apindo, Sarmuji memaparkan kinerja industri pengolahan yang menunjukkan tren positif. Pada triwulan III 2026, industri pengolahan tumbuh 5,87 persen secara tahunan, lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional yang sebesar 5,47 persen. Sektor ini juga menyumbang 19,22 persen terhadap produk domestik bruto atau senilai Rp1.295,5 triliun.

Dari sisi investasi, realisasi investasi industri pengolahan pada triwulan III 2026 mencapai Rp246,9 triliun atau 46,70 persen dari total investasi nasional. Sektor ini menyerap 20,04 juta tenaga kerja per Mei 2026. Sementara itu, ekspor industri pengolahan sepanjang Januari hingga September 2026 mencapai 182,83 miliar dolar AS dan berkontribusi 82,64 persen terhadap total ekspor nasional.

Pertumbuhan positif juga tercatat pada sebagian besar subsektor. Sebanyak 14 dari 15 subsektor industri pengolahan mencatatkan pertumbuhan positif pada triwulan III 2026. Industri furnitur tumbuh 12,68 persen, disusul industri logam dasar 9,94 persen, industri kulit dan alas kaki 9,75 persen, serta industri kimia, farmasi, dan obat tradisional 8,10 persen. Industri makanan dan minuman tumbuh 7,09 persen, sedangkan industri tekstil dan pakaian jadi tumbuh 6,22 persen.

Meski kinerja positif, pemerintah tetap mencermati sejumlah tantangan yang dihadapi industri, mulai dari persaingan dengan produk impor, ketersediaan dan biaya energi serta bahan baku, biaya logistik, produktivitas dan kualitas sumber daya manusia, hingga kebutuhan modernisasi teknologi dan penguatan struktur industri dari hulu ke hilir.

Untuk mengatasi tantangan tersebut, Kementerian Perindustrian menjalankan sejumlah kebijakan yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing sektor. Dalam memperkuat pasar domestik, pemerintah mendorong Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri, penerapan Standar Nasional Indonesia wajib, serta pengaturan tata niaga melalui kebijakan larangan dan pembatasan. Untuk mendukung ketersediaan energi dan bahan baku, pemerintah menjalankan kebijakan Harga Gas Bumi Tertentu.

Penguatan struktur industri dilakukan melalui hilirisasi untuk menghubungkan industri hulu dan hilir, modernisasi teknologi melalui program Making Indonesia 4.0, serta pendidikan dan pelatihan vokasi yang terhubung dengan kebutuhan industri. Bagi industri kecil dan menengah serta industri padat karya, Kementerian Perindustrian memperkuat keterlibatan IKM dalam rantai pasok industri besar melalui kemitraan dan memperluas akses pembiayaan melalui Kredit Industri Padat Karya.

Ketua Umum Apindo Shinta Kamdani berharap pertemuan tersebut menghasilkan mekanisme kerja sama yang lebih efektif untuk mempercepat penyelesaian berbagai hambatan yang dihadapi industri. Analisis singkat, langkah pemerintah yang menyesuaikan kebijakan dengan karakteristik tiap sektor menjadi kunci agar stimulus dan regulasi tidak salah sasaran. Bagi masyarakat, pertumbuhan industri pengolahan yang solid berdampak langsung pada ketersediaan lapangan kerja dan stabilitas harga barang, sementara penguatan produk dalam negeri diharapkan memperluas pilihan konsumsi domestik sekaligus menekan ketergantungan pada impor.