Gubernur DKI Diminta Jangan Hanya Dengar Laporan Bawahan, Ratas Kecamatan Perlu Libatkan Warga

Langkah Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menggelar rapat terbatas di tingkat kecamatan mendapat apresiasi sekaligus catatan. Koordinator Presidium Gerakan Kolaborasi Jakarta, Adjie Rimbawan, menilai terobosan tersebut sudah sangat baik untuk memperkuat koordinasi pemerintahan, tetapi perlu dibarengi dialog langsung dengan perwakilan masyarakat di tingkat akar rumput. Menurutnya, unsur warga seperti Lembaga Musyawarah Kelurahan, ketua RT dan RW, tokoh agama, serta tokoh masyarakat harus diberi ruang untuk menyampaikan aspirasi, pengalaman, dan evaluasi terhadap pelaksanaan program Pemprov DKI Jakarta.

Adjie menyampaikan hal itu di Jakarta, Selasa, dengan menekankan bahwa ratas di kecamatan akan lebih optimal apabila gubernur juga berdialog langsung dengan perwakilan warga. Tujuannya agar diketahui sejauh mana program pemerintah benar-benar dirasakan manfaatnya dan sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat. Menurut dia, keberhasilan program pemerintah tidak cukup diukur melalui laporan administratif, serapan anggaran, maupun indikator kinerja organisasi perangkat daerah. Pemerintah juga perlu melihat langsung tingkat kepuasan masyarakat, kualitas pelayanan publik, serta kesesuaian program dengan kebutuhan warga.

Dialog langsung dinilai dapat memberikan perspektif yang lebih utuh kepada gubernur mengenai persoalan di lapangan, mulai dari pelayanan publik, penanganan lingkungan, kesehatan, pendidikan, kesejahteraan sosial, infrastruktur, hingga pemberdayaan masyarakat. Adjie menegaskan masukan dari warga di tingkat lingkungan sangat penting karena mereka yang bersentuhan langsung dengan pelayanan dan program pemerintah. Dari sana dapat terlihat apakah sebuah kebijakan sudah berjalan sesuai tujuan atau masih terdapat persoalan dalam pelaksanaannya.

Forum dialog warga juga disebut dapat menjadi instrumen evaluasi terhadap kinerja organisasi perangkat daerah, sehingga kebijakan di tingkat provinsi dipastikan diterjemahkan secara efektif hingga tingkat kelurahan dan lingkungan permukiman. Pendekatan itu sekaligus memperkuat prinsip pemerintahan yang partisipatif, transparan, dan berorientasi pada hasil. Komunikasi langsung antara kepala daerah dan masyarakat dinilai mampu mengidentifikasi kesenjangan antara perencanaan program, pelaksanaan di lapangan, serta manfaat yang benar-benar dirasakan warga.

Adjie menyoroti pentingnya gubernur memperoleh gambaran langsung dari masyarakat sebagai penerima manfaat utama pembangunan, bukan hanya laporan dari jajaran birokrasi. Ia pun mendorong agar ratas di tingkat kecamatan tidak berhenti sebagai forum koordinasi internal pemerintahan, tetapi dikembangkan menjadi forum evaluasi partisipatif dengan menghadirkan unsur pemerintah dan representasi masyarakat secara proporsional. Ia ingin gubernur terhindar dari pola Asal Bapak Senang karena hanya mendengar paparan jajarannya, padahal ratas bisa menjadi sarana warga menyampaikan keluhan atau masukan yang menyoroti kinerja pejabat di wilayah.

Dengan pola tersebut, komunikasi antara Pemprov DKI dan masyarakat diharapkan semakin terbuka. Pemerintah memperoleh masukan langsung, sementara masyarakat memiliki ruang menyampaikan persoalan dan mengevaluasi pelayanan yang mereka terima. Adjie menutup dengan pesan bahwa keberhasilan pemerintahan bukan semata-mata diukur dari banyaknya program yang dilaksanakan, tetapi sejauh mana program tersebut memberikan perubahan nyata bagi kehidupan warga Jakarta. Bagi masyarakat, langkah ini berpotensi membuat kebijakan lebih tepat sasaran dan keluhan warga di tingkat lingkungan lebih cepat direspons, asalkan forum dialog benar-benar melibatkan perwakilan warga secara proporsional dan tidak berhenti pada seremonial.