Kemenag Petakan Kebutuhan Pendidikan Pesantren, Prioritaskan Pendekatan dari Bawah

Kementerian Agama tengah memetakan kondisi dan kebutuhan pendidikan muadalah serta pendidikan diniyah formal sebagai langkah memperkuat penjaminan mutu sekaligus menjaga kekhasan sistem pendidikan pesantren di Indonesia. Pemetaan ini dilakukan dengan pendekatan dari bawah atau bottom-up agar kebijakan dan program pemerintah benar-benar sesuai dengan kondisi riil serta kebutuhan masing-masing lembaga pendidikan pesantren.

Direktur Bina Pendidikan Muadalah dan Diniyah Formal Kemenag, Mastuki, menegaskan bahwa program dan layanan pemerintah harus berangkat dari kebutuhan riil pesantren. Menurutnya, pemerintah perlu mendengar terlebih dahulu, memetakan kondisi, baru kemudian merumuskan intervensi yang tepat. Pernyataan itu disampaikannya dalam kegiatan Sharing Session Pemangku Kepentingan Pendidikan Muadalah dan Diniyah Formal di Jakarta, Rabu.

Forum tersebut melibatkan unsur pemerintah, Majelis Masyayikh, Dewan Masyayikh, asosiasi, akademisi, forum komunikasi penyelenggara pendidikan, serta praktisi pesantren. Menurut Mastuki, pemetaan komprehensif diperlukan untuk memperoleh gambaran mengenai praktik pendidikan, potensi, tantangan, serta kebutuhan setiap model penyelenggaraan pendidikan pesantren.

Ia menjelaskan bahwa pendidikan pesantren memiliki karakteristik beragam, mulai dari pembelajaran kitab kuning secara bertahap, model mualimin yang memadukan berbagai bidang pembelajaran dan penguatan bahasa, hingga pendidikan diniyah formal dengan sistem yang lebih terstruktur. Keberagaman itu, kata dia, tidak perlu diseragamkan karena setiap model memiliki kekhasan yang perlu dikenali dan diperkuat melalui standar mutu yang sesuai dengan karakteristik pendidikannya. Hasil pemetaan nantinya akan menjadi salah satu landasan bagi Direktorat Jenderal Pesantren dalam menyusun program, kebijakan, dan layanan yang lebih tepat sasaran.

Kepala Subdirektorat Kurikulum, Evaluasi, dan Penjaminan Mutu, Endi Suhendi, menyebut kegiatan perdana tersebut melibatkan 26 unsur undangan dan lembaga terkait, termasuk Pusat Kurikulum dan Pembelajaran Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, UIN Jakarta, Majelis Masyayikh, dan Dewan Masyayikh. Sejumlah asosiasi penyelenggara pendidikan pesantren seperti FKPM Salafiyah-Mualimin dan ASPENDIF juga turut berpartisipasi.

Dalam forum itu, peserta dibagi ke dalam kelompok diskusi berdasarkan tiga model pendidikan, yakni Muallimin, Salafiyah, dan Pendidikan Diniyah Formal. Diskusi membahas berbagai aspek penyelenggaraan pendidikan, antara lain konstruksi kurikulum, silabus, penggunaan kitab sebagai bahan ajar, hingga perangkat pembelajaran yang diterapkan masing-masing lembaga. Endi berharap forum tersebut menjadi awal dialog berkelanjutan antara pemerintah dan para penyelenggara pendidikan pesantren untuk memperkaya bahan penyusunan kebijakan. Ia menegaskan kegiatan ini bukan yang terakhir dan ingin membangun ruang dialog yang terus berlanjut agar berbagai masukan dan pengalaman dari penyelenggara pendidikan dapat menjadi bahan penguatan kebijakan.

Langkah pemetaan ini berpotensi membawa dampak positif bagi masyarakat pesantren, terutama dalam memastikan kebijakan pemerintah tidak lagi bersifat seragam dan justru mengabaikan kekhasan masing-masing lembaga. Dengan pendekatan bottom-up, kebutuhan riil pesantren seperti kurikulum berbasis kitab kuning, penguatan bahasa, hingga tata kelola pendidikan diniyah formal dapat lebih terakomodasi. Bagi masyarakat luas, penguatan mutu pendidikan pesantren berarti peningkatan kualitas lulusan yang tetap menjaga identitas keagamaan dan keilmuan tradisional, sekaligus lebih siap menghadapi tantangan pendidikan modern.