Bos Toshida Hadapi Sidang Putusan Suap Eks Ketua Ombudsman, Terancam 2 Tahun Bui

Jakarta - Direktur PT Toshida Indonesia, Laode Sinarwan Oda alias Alan, menjalani sidang pembacaan putusan dalam perkara dugaan suap terhadap eks Ketua Ombudsman RI Hery Susanto. Sidang digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Kamis, mulai pukul 10.00 WIB di ruang Wirjono Projodikoro 1.

Sidang dipimpin Hakim Ketua Elyarahma Sulistyowati dengan agenda pembacaan putusan atas perkara bernomor 64/Pid.Sus-TPK/2026/PN Jkt.Pst. Juru Bicara PN Jakarta Pusat, Andi Saputra, membenarkan agenda tersebut dan menyebut terdakwa Alan akan mendengarkan hasil putusan majelis hakim.

Sebelumnya, Alan dituntut pidana dua tahun penjara dan denda Rp100 juta dengan subsider 60 hari penjara. Ia didakwa bersama Lukman Malanuang memberikan uang Rp1,5 miliar kepada Hery Susanto pada 2025. Uang itu diduga diberikan agar Hery, yang saat itu menjabat anggota Ombudsman RI, mengatur Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Ombudsman terkait penetapan nilai kewajiban pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak Penggunaan Kawasan Hutan (PNBP PKH) PT Toshida Indonesia oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Dalam dakwaan, LHP tersebut diharapkan menyatakan penetapan kewajiban pembayaran PNBP PKH PT Toshida Indonesia sebagai perbuatan malaadministrasi. Selain itu, LHP juga diminta menyatakan penolakan permohonan peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi atas nama PT Mitra Kumala Energi dan PT Gold Telen River sebagai perbuatan malaadministrasi.

Perkara ini merupakan kelanjutan dari kasus yang menjerat Hery Susanto. Pada sidang pembacaan putusan di pengadilan yang sama, Kamis 5 November, Hery divonis lima tahun penjara setelah dinyatakan terbukti menerima suap berupa uang dan rumah senilai total Rp3,87 miliar selama menjabat anggota Ombudsman RI periode 2021-2026. Majelis hakim juga menjatuhkan denda Rp300 juta subsider 100 hari penjara, serta pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti Rp3,87 miliar dengan subsider tiga tahun penjara. Rumah Hery di Pulo Gebang, Jakarta, turut diperhitungkan sebagai uang pengganti.

Vonis terhadap Hery dinilai menjadi sinyal kuat bahwa praktik suap dalam pengaturan laporan lembaga pengawas tidak akan ditoleransi. Bagi masyarakat, perkembangan kasus ini menjadi ujian terhadap kredibilitas Ombudsman sebagai lembaga yang seharusnya mengawasi maladministrasi, sekaligus pengingat bahwa kepentingan korporasi tidak boleh mengintervensi hasil pemeriksaan lembaga negara. Sidang putusan Alan akan menjadi penentu apakah rangkaian perkara suap ini tuntas hingga ke pihak pemberi.