Yusril Tegaskan Pengunduran Diri Gibran Tak Butuh Restu MPR, Kini Fokus Isi Kursi Wapres Kosong

Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, menegaskan bahwa pengunduran diri Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dari jabatannya tidak memerlukan persetujuan dari Majelis Permusyawaratan Rakyat. Menurutnya, surat pengunduran diri tersebut justru menjadi dasar bagi MPR untuk menindaklanjuti konsekuensi konstitusional berupa terjadinya kekosongan jabatan Wakil Presiden.

Pernyataan ini disampaikan Yusril saat dikonfirmasi di Jakarta, Kamis. Ia menjelaskan bahwa surat pengunduran diri Gibran yang ditujukan kepada MPR telah menyatakan secara tegas kehendak Gibran untuk berhenti dari jabatannya. Hal tersebut dinilai dapat dilihat secara jelas dari bunyi surat yang ditandatangani Gibran.

Pada paragraf pertama surat tersebut, Gibran menyatakan dengan hormat bahwa dirinya menyatakan berhenti dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia masa jabatan 2024-2029 atas permintaan sendiri. Menurut Yusril, pernyataan itu merupakan penegasan kehendak untuk berhenti atas inisiatif sendiri dan bersifat sepihak sehingga tidak memerlukan persetujuan dari MPR.

Bahkan dalam paragraf selanjutnya, Gibran secara eksplisit meminta MPR menindaklanjuti pernyataan berhentinya tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Pada paragraf keempat suratnya, Gibran memohon agar MPR dapat menindaklanjuti pernyataan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat 2 UUD Tahun 1945 dan peraturan perundang-undangan.

Yusril menekankan bahwa permintaan tersebut harus dipahami sebagai permintaan untuk menindaklanjuti konsekuensi konstitusional dari pengunduran diri, bukan permohonan agar MPR memberikan persetujuan terhadap keputusan pengunduran dirinya. Karena itu, menurut dia, MPR tidak perlu diminta untuk menyetujui atau menolak pengunduran diri tersebut.

Yang perlu dilakukan MPR, lanjut Yusril, adalah menyatakan bahwa telah terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden dan kemudian menindaklanjutinya sesuai mekanisme yang diatur dalam konstitusi, Undang-Undang Pemilu tentang syarat-syarat calon Wakil Presiden, serta UU MD3 yang mengatur kewenangan MPR. Ia merujuk pada Pasal 8 ayat 2 UUD 1945 yang mengatur mekanisme pengisian jabatan Wakil Presiden apabila terjadi kekosongan.

Pasal tersebut berbunyi bahwa dalam hal terjadi kekosongan Wakil Presiden, selambat-lambatnya dalam waktu enam puluh hari, MPR menyelenggarakan sidang untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan oleh Presiden. Dengan demikian, setelah terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden, Presiden memiliki kewenangan mengusulkan dua calon Wakil Presiden kepada MPR untuk dipilih melalui sidang MPR.

Yusril menegaskan bahwa proses tersebut harus dilaksanakan dalam tenggat waktu paling lambat 60 hari sebagaimana ditentukan UUD 1945. Mantan Menteri Sekretaris Negara itu pun menekankan seluruh proses harus ditempatkan dalam kerangka konstitusi dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ia menyampaikan hal itu penting agar setiap perubahan dalam penyelenggaraan jabatan kenegaraan tetap berlangsung berdasarkan prinsip negara hukum dan mekanisme ketatanegaraan yang berlaku.

Analisis singkat dampak bagi masyarakat, situasi ini membuka babak baru dalam dinamika politik nasional. Masyarakat kini menantikan langkah cepat Presiden dalam mengusulkan dua nama calon Wakil Presiden kepada MPR. Proses transisi yang dipastikan berjalan sesuai koridor konstitusi ini diharapkan mampu menjaga stabilitas politik dan kepercayaan publik, termasuk para pelaku pasar, di tengah dinamika pemerintahan yang sedang berlangsung.