Hashim Beberkan Strategi Besar Indonesia Hadapi Krisis Iklim di Forum COP31

Antalya, Turki - Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi, Hashim Djojohadikusumo, memaparkan sejumlah langkah strategis yang diambil Pemerintah Indonesia dalam menghadapi perubahan iklim. Mulai dari penguatan penanganan kebakaran hutan dan lahan hingga rencana pengesahan Rancangan Undang-Undang tentang Pengelolaan Perubahan Iklim, semua disampaikan Hashim dalam pidatonya pada Leaders Summit Konferensi Perubahan Iklim PBB ke-31 atau COP31 di Antalya, Turki, Kamis (12/11).

Dalam forum bergengsi tersebut, Hashim menyoroti berbagai tantangan nyata yang dihadapi Indonesia akibat perubahan iklim. Mulai dari kenaikan permukaan air laut, cuaca ekstrem, meningkatnya risiko kekeringan, hingga kebakaran hutan dan lahan yang dipicu fenomena El Nino berkepanjangan. Menurutnya, pemerintah menanggapi tantangan ini dengan sangat serius mengingat dampaknya yang luas terhadap masyarakat, lingkungan, dan negara-negara tetangga.

Hashim menjelaskan bahwa Indonesia telah memperkuat upaya pencegahan, restorasi, dan penegakan hukum. Pemerintah juga bekerja sama erat dengan mitra regional untuk mengatasi dampak kabut asap yang meluas, termasuk yang melintasi batas negara, melalui kerja sama berkelanjutan. Tidak hanya itu, pemerintah telah melibatkan lebih dari 25.000 anggota masyarakat lokal dalam upaya mencegah kebakaran hutan.

Langkah konkret lainnya adalah peningkatan jumlah polisi hutan dan petugas pemadam kebakaran hutan secara signifikan, dari sebelumnya 8.000 menjadi 70.000 personel. Pemerintah juga memperkuat kapasitas petugas, meningkatkan sistem peringatan dini, memperluas kawasan lindung dan taman nasional, serta berinvestasi dalam konservasi untuk melindungi hutan dan keanekaragaman hayati.

Dalam kesempatan itu, Hashim juga memperkenalkan pembentukan Badan Nasional Pengelolaan Gambut dan Mangrove yang berada langsung di bawah presiden. Ia menegaskan bahwa lebih dari 285 juta penduduk Indonesia bergantung pada ketahanan pangan, pasokan energi yang andal, lapangan kerja, air bersih, dan lingkungan yang aman. Karena itu, pemerintah tidak akan memilih antara pembangunan dan aksi iklim. Visi Presiden Prabowo Subianto sangat jelas, yakni mewujudkan keduanya secara bersamaan.

Indonesia juga berkomitmen mempercepat pertumbuhan ekonomi sekaligus memperkuat ketahanan pangan dan energi, menciptakan lapangan kerja, serta mengembangkan industri bernilai tambah lebih tinggi. Pemerintah mempercepat transisi menuju energi yang lebih bersih dan meningkatkan produktivitas lahan terdegradasi. Dalam rangka mewujudkan swasembada pangan, pemerintah memutuskan untuk tidak memperluas kegiatan pertanian ke kawasan hutan, khususnya hutan primer.

Melalui program perhutanan sosial, lebih dari 1,4 juta keluarga telah memperoleh akses terhadap 8 juta hektare kawasan hutan. Pemerintah juga telah menetapkan 400 ribu hektare hutan adat, dengan target mencapai 1,4 juta hektare pada 2029 guna mendukung mata pencaharian berkelanjutan. Dengan lebih dari separuh wilayah daratan Indonesia masih tertutup hutan, Hashim menegaskan komitmen Indonesia untuk melindungi warisan alam tersebut sekaligus memungkinkan masyarakat semakin sejahtera. Untuk mendukung semua upaya ini, pemerintah bermaksud mengesahkan Undang-Undang tentang Pengelolaan Perubahan Iklim yang Berkeadilan.

Langkah-langkah yang dipaparkan Hashim menunjukkan bahwa Indonesia tidak hanya berfokus pada aspek lingkungan semata, tetapi juga berupaya menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi dengan keberlanjutan. Bagi masyarakat luas, komitmen ini berdampak langsung pada terjaganya kualitas lingkungan hidup, terciptanya lapangan kerja baru di sektor hijau, serta perlindungan terhadap kelompok rentan yang paling terdampak perubahan iklim. Pengesahan RUU Perubahan Iklim nantinya diharapkan menjadi payung hukum yang memperkuat aksi iklim nasional sekaligus memberikan kepastian bagi masyarakat adat dan petani dalam mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan.