Michael Sianipar Tegaskan Masih Sah Menjabat Ketua Umum FFI, Ancam Langkah Hukum jika Ada Penunjukan Ilegal

Jakarta, 12 November 2026 - Ketua Umum Federasi Futsal Indonesia (FFI), Michael Sianipar, menegaskan bahwa dirinya masih menjabat secara sah sesuai dengan dokumen yang terdaftar di Kementerian Hukum. Penegasan ini disampaikan Michael saat dihubungi awak media dari Jakarta pada Kamis malam, di tengah polemik kepengurusan yang tengah memanas.

Michael menyatakan bahwa secara hukum posisinya sebagai orang nomor satu di FFI masih kuat. Kepengurusan yang dipimpinnya memiliki surat keputusan dari Kementerian Hukum serta anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang telah disahkan. Menurutnya, seluruh mekanisme perubahan kepengurusan wajib mengacu pada aturan organisasi tersebut.

Ia menjelaskan bahwa dalam AD/ART FFI telah diatur secara rinci mengenai tata cara penyampaian aspirasi, termasuk mekanisme untuk mengajukan kongres luar biasa. Oleh karena itu, setiap upaya pergantian kepengurusan harus dilakukan melalui jalur yang sah dan sesuai prosedur. Michael menilai bahwa perubahan kepengurusan yang dilakukan di luar prosedur AD/ART merupakan tindakan ilegal.

Pernyataan ini muncul sebagai respons terhadap keputusan PSSI yang memberhentikannya sebagai Ketua Umum FFI dan menunjuk anggota Komite Eksekutif PSSI, Vivin Cahyani, sebagai pelaksana tugas Ketua AFI. Michael mengaku belum menerima komunikasi langsung dari PSSI mengenai keputusan tersebut. Ia menegaskan bahwa pihaknya akan mengambil langkah hukum apabila penunjukan pelaksana tugas tersebut benar-benar dilakukan.

Michael menyatakan bahwa penunjukan tersebut merupakan tindakan ilegal dan pihak FFI akan melaporkan siapa pun yang membuat surat penunjukan itu kepada Kementerian Hukum hingga ke pihak kepolisian. Ia bersama jajaran kepengurusan FFI akan tetap berpegang pada dokumen legalitas organisasi dan meminta publik futsal Indonesia menilai polemik ini secara objektif.

Di tengah konflik internal ini, Michael menegaskan bahwa kepengurusannya masih memiliki sejumlah program yang ingin dituntaskan hingga tahun 2028. Salah satu target utama yang ingin diwujudkan adalah mengawal Timnas Futsal Indonesia agar dapat lolos ke Piala Dunia Futsal 2028.

Analisis singkat dampak bagi masyarakat: Polemik dualisme kepengurusan di tubuh FFI berpotensi mengganggu stabilitas pembinaan prestasi futsal nasional. Ketidakpastian kepemimpinan dapat berdampak pada terhambatnya program jangka panjang, termasuk persiapan menuju Piala Dunia 2028. Masyarakat pecinta futsal berharap konflik ini segera diselesaikan melalui jalur hukum dan organisasi yang benar agar fokus pembinaan atlet tidak terganggu.