COP31 Jadi Panggung Indonesia Desak Negara Maju Cairkan Dana Iklim Rp4.600 Triliun

Antalya, Turki - Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi Hashim Djojohadikusumo membawa misi tegas Indonesia ke forum internasional. Dalam pidatonya di Leaders Summit Konferensi Perubahan Iklim PBB ke-31 (COP31) di Antalya, Turki, Kamis (12/11), Hashim menyerukan agar negara-negara maju segera merealisasikan komitmen pendanaan iklim yang selama ini baru sebatas janji. Ia menegaskan bahwa negara maju harus memimpin dalam memenuhi target New Collective Quantified Goal (NCQG), yakni menyediakan pendanaan sedikitnya 300 miliar dolar AS per tahun pada 2035, atau setara sekitar Rp4.600 triliun dengan asumsi kurs Rp15.300 per dolar AS, disertai dukungan transfer teknologi bagi negara berkembang.

Dalam pandangan Hashim, persoalan perubahan iklim tidak bisa diselesaikan secara sepihak. Setiap negara memiliki kapasitas yang berbeda-beda, sehingga membangun ketahanan jangka panjang secara sendirian menjadi hal yang mustahil. Karena itu, ia menekankan perlunya tindakan nyata agar tidak ada negara yang tertinggal dalam mengantisipasi dampak perubahan iklim, baik akibat kekurangan pendanaan maupun keterbatasan teknologi. Hashim juga menyoroti Peta Jalan Baku menuju Belém yang menargetkan pendanaan sebesar 1,3 triliun dolar AS per tahun pada 2035. Menurutnya, target tersebut harus segera diterjemahkan menjadi aksi konkret, sejalan dengan sorotan Konferensi PBB Keempat tentang Pembiayaan untuk Pembangunan.

Di sisi lain, Indonesia menunjukkan keseriusannya dengan membuka seluruh jalur pembiayaan iklim. Hashim menyampaikan bahwa tahun ini Indonesia telah membentuk Sistem Registri Nasional untuk Unit Karbon serta peraturan pelaksanaan di tingkat sektoral, termasuk melalui instrumen penetapan harga karbon. Langkah ini menjadi sinyal bahwa Indonesia tidak hanya menuntut negara maju, tetapi juga aktif menyiapkan kerangka pembiayaan iklim di dalam negeri. Ia menegaskan bahwa pembiayaan iklim harus mudah diakses, terjangkau, dan selaras dengan prioritas nasional masing-masing negara. Kerja sama internasional pun dinilai harus menghormati kondisi setiap negara dan mampu menghasilkan capaian yang nyata, bukan sekadar komitmen di atas kertas.

Hashim menutup pidatonya dengan ajakan kepada seluruh perwakilan negara agar COP31 dikenang bukan karena banyaknya janji yang disampaikan, melainkan karena keberhasilannya mengubah rencana menjadi aksi nyata. Ia menegaskan Indonesia siap bekerja sama dengan seluruh mitra dalam semangat saling menghormati dan tanggung jawab bersama. Seruan ini menjadi penting bagi masyarakat luas, terutama negara-negara berkembang yang paling rentan terhadap dampak perubahan iklim. Tanpa realisasi pendanaan dari negara maju, transisi energi dan upaya adaptasi di negara berkembang berpotensi berjalan lambat, sementara dampak krisis iklim terus mengancam kehidupan sehari-hari, mulai dari cuaca ekstrem hingga ketahanan pangan.