Pemerintah Genjot Reformasi Pasar Modal, Aset Rakyat Jadi Prioritas Utama

Pemerintah terus memperkuat reformasi pasar modal nasional sebagai upaya menjaga kepercayaan investor sekaligus melindungi aset masyarakat yang diinvestasikan di pasar saham. Langkah ini menegaskan bahwa pasar modal kini tidak lagi sekadar menjadi sarana bagi perusahaan untuk memperoleh pendanaan, tetapi juga telah berkembang menjadi instrumen investasi dan penyimpanan aset bagi masyarakat luas.

Wakil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Dradjad Hari Wibowo menekankan bahwa pergerakan bursa saham memiliki dampak langsung terhadap nilai aset masyarakat yang telah masuk ke pasar modal. Karena itu, menurut dia, negara wajib hadir untuk memberikan perhatian serius terhadap kepentingan rakyat Indonesia yang berinvestasi di bursa. Pernyataan tersebut disampaikan Dradjad dalam pertemuan di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian di Jakarta pada Kamis.

Dalam pertemuan konsultatif yang melibatkan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian bersama Bursa Efek Indonesia, Kliring Penjaminan Efek Indonesia, Kustodian Sentral Efek Indonesia, Asosiasi Perusahaan Efek Indonesia, Asosiasi Emiten Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, serta perwakilan emiten, pemerintah mengidentifikasi tiga aspek utama reformasi pasar modal. Pertama, peningkatan nilai perusahaan atau corporate value. Kedua, penguatan penegakan aturan atau enforcement. Ketiga, peningkatan edukasi dan literasi pasar modal.

Pada aspek peningkatan nilai perusahaan, pemerintah mendorong penguatan tata kelola emiten serta optimalisasi efisiensi penggunaan modal dengan mengacu pada praktik reformasi tata kelola perusahaan di Jepang dan Korea Selatan. Pemerintah juga menghimpun masukan mengenai kebijakan sektor ekonomi riil yang dapat mendukung peningkatan nilai perusahaan tercatat, antara lain melalui kebijakan perpajakan, bea masuk, dan pengembangan energi hijau. Seluruh masukan tersebut akan ditindaklanjuti melalui koordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait agar dukungan kebijakan bagi dunia usaha dan pasar modal menjadi lebih komprehensif.

Selanjutnya, pemerintah mendorong penguatan penegakan aturan agar tindak lanjut atas berbagai keputusan dan penanganan persoalan di pasar modal dapat dilakukan secara lebih cepat dan efektif. Pemerintah menilai komunikasi kepada publik mengenai langkah pengawasan dan keputusan yang telah diambil perlu diperkuat agar masyarakat memahami upaya penegakan aturan yang berjalan. Dradjad menegaskan bahwa pemerintah berkomitmen memastikan pasar modal nasional semakin kredibel, transparan, dan mampu memberikan perlindungan kepada investor. Ia juga mengundang investor asing untuk menyampaikan berbagai masukan maupun kendala yang dihadapi dalam berinvestasi di Indonesia, dengan pemerintah terbuka untuk berkoordinasi bersama Otoritas Jasa Keuangan, Bursa Efek Indonesia, dan pihak terkait lainnya guna menindaklanjuti masukan tersebut.

Bagi masyarakat, langkah reformasi ini berpotensi memperkuat rasa aman dalam berinvestasi, terutama bagi investor ritel yang jumlahnya terus tumbuh. Penguatan tata kelola emiten dan penegakan aturan yang lebih cepat diharapkan mampu menekan risiko praktik curang yang merugikan aset publik. Sementara itu, peningkatan literasi pasar modal menjadi kunci agar masyarakat tidak sekadar ikut arus, tetapi memahami risiko dan peluang investasi secara lebih matang. Dengan begitu, pasar modal dapat berfungsi optimal sebagai alternatif penyimpanan aset rakyat tanpa mengorbankan perlindungan terhadap kepentingan investor kecil.