KPK Pastikan TNI Sudah Periksa Prajurit Aktif dalam Kasus Korupsi Dana BNPB

Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan bahwa TNI telah memeriksa prajurit aktif yang diduga terlibat dalam kasus dugaan korupsi dana siap pakai Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk penanganan bencana. Langkah pemeriksaan ini menjadi tindak lanjut atas surat yang dilayangkan KPK kepada Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menyampaikan bahwa pihaknya telah menerima informasi mengenai pemeriksaan yang dilakukan oleh Pusat Polisi Militer (Puspom) TNI terhadap prajurit aktif tersebut. Menurut Budi, langkah itu menunjukkan bahwa TNI telah menindaklanjuti surat KPK secara progresif. Ia juga menyatakan keyakinannya bahwa Puspom TNI akan terus menindaklanjuti apa yang telah disampaikan KPK dalam surat tersebut, termasuk terkait dugaan keterlibatan dua prajurit aktif dalam kasus BNPB.

Kasus ini bermula dari operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK di lingkungan BNPB pada 13 Oktober 2026 dengan menangkap 15 orang. Sehari setelahnya, KPK menetapkan lima orang sebagai tersangka. Salah satunya adalah BS, yang merupakan adik dari Letnan Jenderal TNI berinisial S yang saat OTT berlangsung menjabat sebagai Kepala BNPB. BS sendiri merupakan Tenaga Ahli Kepala BNPB saat S masih aktif menjabat. Empat tersangka lainnya adalah pejabat pembuat komitmen sekaligus Kepala Subdirektorat Pengelolaan Bantuan dan Dana Kedaruratan BNPB berinisial GPS, Tenaga Ahli Kepala BNPB RE, Direktur PT Trans Lintas Selaras GP, serta pihak swasta SNG.

Pada 16 Oktober 2026, KPK menyita barang bukti senilai Rp5,47 miliar yang terdiri atas 7.500 dolar Amerika Serikat, 9.000 dolar Singapura, Rp3,35 miliar, 56 keping emas dengan total berat 133 gram senilai Rp315,8 juta, tabungan emas seberat 192 gram senilai Rp452 juta, serta aset kripto senilai Rp1,10 miliar. KPK juga telah menggeledah ruangan Kepala BNPB dan sejumlah ruangan lainnya di Kantor BNPB setelah menetapkan tersangka dalam kasus tersebut.

Selain itu, KPK telah memberitahukan Puspom TNI mengenai peran Letjen TNI S dalam kasus ini. Pada 20 Oktober 2026, KPK bersurat kepada Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto terkait dua prajurit aktif yang diduga terlibat. Kasus ini menjadi sorotan karena melibatkan pejabat tinggi di lingkungan BNPB serta dugaan keterlibatan oknum militer aktif, sehingga publik berharap proses hukum berjalan transparan dan tuntas. Dampaknya bagi masyarakat adalah meningkatnya tuntutan terhadap pengelolaan dana penanganan bencana yang lebih akuntabel, mengingat dana tersebut seharusnya digunakan untuk kepentingan darurat bencana yang menyangkut keselamatan warga.