Pemerintah Rampungkan Sistem Pelacakan Sawit, Antisipasi Aturan Uni Eropa 2026

Pemerintah tengah merampungkan Sistem Informasi Indonesian Sustainable Palm Oil atau SI-ISPO yang dirancang untuk menjamin ketertelusuran minyak sawit Indonesia mulai dari kebun hingga ekspor. Sistem ini ditargetkan beroperasi sebelum Regulasi Antideforestasi Uni Eropa atau EUDR mulai berlaku pada 30 Desember 2026.

Staf Ahli Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Dida Gardera menyampaikan hal tersebut dalam paparan bertajuk Indonesian Sustainable Palm Oil: Elevating Supply Chain Traceability and Global Sustainability Standard pada The 22nd Indonesian Palm Oil Conference and 2027 Price Outlook di Nusa Dua, Kabupaten Badung, Bali, Jumat. Menurut dia, SI-ISPO dikembangkan dengan persyaratan EUDR sebagai acuan utama sehingga produsen sawit Indonesia dan pembeli internasional memiliki akses yang lebih baik terhadap informasi rantai pasok yang andal dan dapat diverifikasi.

Dida menjelaskan sistem tersebut hampir final. Bila sertifikasi ISPO sudah diperoleh, kata dia, berarti produk sawit tersebut berasal dari lahan yang clear and clean, dapat ditelusuri, dan diproduksi secara berkelanjutan.

Di tengah fragmentasi ekonomi global dan ketidakpastian geopolitik, Dida menyebut perekonomian Indonesia tetap tangguh dengan pertumbuhan 5,47 persen secara tahunan pada triwulan III 2026. Subsektor perkebunan menyumbang 5,15 persen terhadap produk domestik bruto nasional dengan kelapa sawit sebagai kontributor terbesar.

Meski demikian, sektor sawit masih menghadapi dua tantangan utama, yakni meningkatkan produktivitas petani swadaya yang mengelola sekitar 42 persen lahan sawit serta memastikan ketertelusuran rantai pasok secara menyeluruh dari kebun hingga konsumen seiring tuntutan standar internasional seperti EUDR. Dida menegaskan perlunya kebijakan afirmatif agar petani kecil tetap berperan dalam produksi sawit di rantai pasok global.

Sejak diterapkan pada 2011, ISPO terus disempurnakan. Melalui Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2025, pemerintah memperbarui skema ISPO dengan tiga perubahan mendasar. Pertama, perluasan cakupan sertifikasi yang tidak lagi terbatas pada perkebunan di hulu, tetapi juga mencakup industri hilir dan usaha bioenergi sawit. Kedua, pembiayaan sertifikasi bagi petani kecil ditanggung penuh oleh pemerintah melalui Badan Pengelola Dana Perkebunan, APBN, APBD, atau sumber sah lainnya. Ketiga, ketertelusuran wajib bagi seluruh produk sawit yang harus dapat dilacak asalnya dari kebun berkelanjutan, didukung sistem informasi dari hulu ke hilir.

Aturan turunan telah diterbitkan sejumlah kementerian dan lembaga, termasuk Kementerian Pertanian, Kementerian Perindustrian, Kementerian ESDM, Badan Standardisasi Nasional, dan Kemenko Perekonomian. Badan Informasi Geospasial juga telah menerbitkan pedoman berbagi data geospasial dalam hubungan luar negeri. Pemerintah menugaskan BPDP mengelola SI-ISPO dan melalui proses lelang terbuka menunjuk PT Sucofindo sebagai operator sistem yang melayani pelaku usaha, penjual, dan pembeli baik di dalam maupun luar negeri.

Pemerintah menargetkan hampir 100 persen data pemangku kepentingan sawit terhimpun pada 2029. Dida menegaskan tujuan penguatan sistem ini adalah memperkuat penerimaan pasar global dan daya saing sawit Indonesia sembari tetap memastikan petani kecil terlibat.

Bagi masyarakat, khususnya petani sawit dan pelaku usaha, langkah ini membawa dampak signifikan. Petani kecil kini terbantu karena biaya sertifikasi ditanggung pemerintah, sementara kepastian ketertelusuran membuka peluang akses pasar ekspor yang lebih luas, terutama ke Uni Eropa. Konsumen internasional pun memperoleh jaminan bahwa produk sawit yang mereka beli berasal dari lahan yang tidak merusak hutan dan dikelola secara berkelanjutan. Di sisi lain, percepatan digitalisasi data perkebunan menuntut kesiapan pelaku usaha dalam beradaptasi dengan sistem pelaporan yang lebih ketat.