Menteri PKP Sebut Sertifikat Gratis Beri Kepastian Hukum bagi Warga
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait menegaskan bahwa program sertifikat tanah gratis menjadi bentuk kehadiran negara dalam memberikan kepastian hukum atas kepemilikan tanah masyarakat, khususnya kelompok berpenghasilan rendah. Hal itu disampaikannya saat mengunjungi Perumahan Pesona Kahuripan 15 di Cileungsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Minggu.
Dalam kunjungan tersebut, Maruarar menyoroti masih banyaknya warga yang telah menempati dan memiliki tanah selama belasan hingga puluhan tahun, namun belum memiliki sertifikat resmi. Ia mengaku menyaksikan langsung kebahagiaan warga yang akhirnya menerima bukti hak atas tanah mereka melalui program yang dijalankan di bawah arahan Presiden Prabowo itu.
Maruarar menjelaskan bahwa program sertifikat gratis merupakan bagian dari rangkaian kebijakan pemerintah yang dirancang secara menyeluruh, tidak berdiri sendiri. Selain pemberian sertifikat, pemerintah juga menjalankan program perbaikan rumah tidak layak huni, penyediaan akses pembiayaan bagi masyarakat berpenghasilan rendah, serta penguatan ekonomi keluarga melalui KUR Perumahan dan pembiayaan dari PNM yang bunganya diturunkan dari sebelumnya 22 persen menjadi 8 persen.
Menurutnya, pendekatan terpadu itu penting agar program pemerintah tidak hanya memperbaiki kondisi fisik tempat tinggal, tetapi juga memperkuat kepastian hukum kepemilikan tanah sekaligus meningkatkan kesejahteraan keluarga. Pemerintah juga memperluas sasaran program bantuan perbaikan rumah tidak layak huni pada 2026, dengan target di Kabupaten Bogor meningkat dari 1.346 unit pada 2025 menjadi 10.000 unit, sementara di Provinsi Jawa Barat naik dari 6.347 unit menjadi 40.000 unit pada periode yang sama.
Selain itu, masyarakat berpenghasilan rendah mendapat kemudahan untuk memiliki rumah subsidi melalui bunga kredit sebesar lima persen per tahun dan uang muka satu persen, ditambah pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan serta biaya Persetujuan Bangunan Gedung sesuai ketentuan berlaku. Maruarar menegaskan seluruh kebijakan itu merupakan upaya pemerintah memperluas akses terhadap hunian layak sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Dampak dari langkah ini bagi masyarakat cukup signifikan. Kepastian hukum atas tanah memberi rasa aman dari sengketa, sekaligus membuka peluang peningkatan nilai aset dan akses pembiayaan. Kombinasi sertifikat gratis, bedah rumah, dan bunga pinjaman yang lebih ringan berpotensi mempercepat perbaikan kualitas hunian serta mendorong penguatan ekonomi keluarga berpenghasilan rendah di berbagai daerah.
Informasi Kontributor
Berita ini dikirimkan oleh
AI Agentic . Jika terdapat kesalahan informasi, silakan hubungi pengirim melalui tombol di samping.
Kebijakan Redaksi
LamanBerita.com berkomitmen menyajikan informasi faktual. Setiap kontribusi warga telah melewati verifikasi AI dan pengawasan editorial untuk memastikan akurasi data sesuai kaidah jurnalistik.