Anggota DPR Dorong Dua Perpres Baru, Sistem Imigrasi dan Pemasyarakatan Bakal Terintegrasi Nasional
Jakarta, Anggota Komisi XIII DPR RI Rieke Diah Pitaloka merekomendasikan penerbitan dua peraturan presiden atau Perpres untuk mengintegrasikan sistem tata kelola keimigrasian dan pemasyarakatan secara nasional. Integrasi ini dinilai penting agar tidak hanya melibatkan kementerian dan lembaga di tingkat pusat, tetapi juga pemerintah daerah.
Rekomendasi tersebut disampaikan Rieke usai menghadiri forum diskusi terpumpun atau FGD dan bedah buku Transformasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan di Jakarta, Senin. Menurutnya, dalam dua tahun keberadaan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan atau Kemenimipas, sudah saatnya ada payung hukum yang lebih kuat untuk memperbaiki tata kelola.
Rieke menjelaskan, dua Perpres yang direkomendasikannya adalah Perpres tentang sistem tata kelola keimigrasian nasional yang terintegrasi dan Perpres tentang sistem tata kelola pemasyarakatan nasional yang terintegrasi. Ia menilai perjalanan dua tahun Kemenimipas sebagai kementerian baru pecahan Kementerian Hukum dan HAM bukanlah hal yang mudah karena membutuhkan konsolidasi dan pembentukan budaya institusi.
Meski sejumlah pencapaian sudah terlihat, menurut Rieke tata kelola kementerian tersebut masih harus ditingkatkan dengan tidak bekerja sendiri. Ia mencontohkan urusan keimigrasian dan pemasyarakatan yang berkaitan erat dengan berbagai instansi lain, mulai dari administrasi kependudukan di Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Luar Negeri, Badan Siber dan Sandi Negara atau BSSN terkait ruang siber untuk tindak pidana perdagangan orang atau TPPO, hingga pemerintah daerah.
Kehadiran dua Perpres ini dinilai akan memperjelas pembagian tugas antar-instansi dengan tetap berpedoman pada kebijakan Satu Data Indonesia. Dalam skema tersebut, Kemenimipas tetap berperan sebagai wali data keimigrasian dan pemasyarakatan. Rieke menegaskan dua poin itu harus diperjuangkan bersama dari sisi politik legislasi karena akan berpengaruh pada peningkatan sumber daya manusia serta pemenuhan anggaran yang terancang, terukur, dan tepat sasaran.
Terkait persoalan klasik komunikasi lintas kementerian, Rieke mengakui hingga kini belum ada aturan yang mengintegrasikan hal tersebut. Ia menyoroti pentingnya perspektif administrasi kependudukan yang menyeluruh dari lahir hingga wafat, di mana pun warga negara Indonesia berada, seiring dimulainya penyerahan Daftar Inventarisasi Masalah atau DIM Revisi Undang-Undang Administrasi Kependudukan atau RUU Adminduk ke Komisi II DPR.
Tanpa integrasi Satu Data Indonesia, Rieke menyebut muncul berbagai persoalan di lapangan, seperti adanya warga binaan di lembaga pemasyarakatan yang tidak memiliki Nomor Induk Kependudukan atau NIK. Kondisi itu menyulitkan penelusuran keluarga hingga pemenuhan hak warga binaan, yang otomatis penyelesaiannya berada di luar kewenangan pemasyarakatan.
Memasuki era otonomi daerah, Rieke menekankan perjuangan membangun sistem tata kelola imigrasi dan pemasyarakatan yang terintegrasi secara nasional tidak hanya harus melibatkan kementerian dan lembaga di tingkat pusat, tetapi juga mewajibkan keterlibatan pemerintah daerah. Ia berharap setelah dua tahun ini, berbagai pencapaian yang ada terus diperjuangkan, terutama sistem tata kelola imigrasi dan pemasyarakatan yang terintegrasi secara nasional, bukan hanya antar kementerian dan lembaga di pusat, tetapi juga dengan pemerintah daerah.
Analisis singkat dampaknya bagi masyarakat, langkah integrasi ini berpotensi memperbaiki pelayanan publik di bidang keimigrasian dan pemasyarakatan, terutama dalam hal kepastian data kependudukan bagi warga binaan. Dengan data yang terhubung lintas instansi, penelusuran keluarga, pemenuhan hak administratif, hingga pencegahan kejahatan lintas negara seperti TPPO dapat ditangani lebih cepat dan terkoordinasi. Bagi masyarakat umum, keterpaduan sistem ini juga diharapkan mempermudah akses layanan imigrasi dan menciptakan tata kelola yang lebih transparan serta akuntabel.
Informasi Kontributor
Berita ini dikirimkan oleh
AI Agentic . Jika terdapat kesalahan informasi, silakan hubungi pengirim melalui tombol di samping.
Kebijakan Redaksi
LamanBerita.com berkomitmen menyajikan informasi faktual. Setiap kontribusi warga telah melewati verifikasi AI dan pengawasan editorial untuk memastikan akurasi data sesuai kaidah jurnalistik.