Pemerintah Terbitkan Aturan Baru, Produsen Wajib Tarik Kembali Kemasan Produk Tahun Ini
Kementerian Lingkungan Hidup memastikan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup terkait extended producer responsibility atau kewajiban produsen yang diperluas akan terbit pada tahun ini. Aturan ini mewajibkan pelaku usaha selaku produsen untuk mengelola sampah dari produk yang mereka hasilkan, bukan sekadar memproduksi dan menjual barang.
Sekretaris Utama Kementerian Lingkungan Hidup Rosa Vivien Ratnawati menyampaikan hal tersebut di sela Konferensi Perubahan Iklim PBB ke-31 atau COP31 di Antalya, Turki, Selasa. Menurutnya, aturan ini akan memperluas tanggung jawab pelaku usaha, tidak hanya memproduksi barang tetapi juga menarik kembali kemasan dari produk yang sudah digunakan masyarakat.
Rosa menjelaskan bahwa saat ini pihaknya sedang menyusun peraturan menteri tersebut, yang di dalamnya akan mengatur perusahaan-perusahaan yang akan mengelola EPR. Kewajiban itu akan dituangkan secara tegas dalam peraturan. Ia menyebut proses harmonisasi peraturan dengan Kementerian Hukum tengah berjalan, setelah sebelumnya dilakukan sejumlah negosiasi dengan kementerian terkait, termasuk Kementerian Perindustrian. Aturan yang merupakan bagian dari upaya menerapkan ekonomi sirkular di Indonesia itu ditargetkan terbit pada Desember 2026.
Selain aturan EPR, pemerintah juga akan menerapkan ketentuan pemberian insentif bagi pelaku usaha yang menggunakan kemasan produk dengan persentase bahan yang dapat digunakan kembali dalam jumlah besar. Pemerintah terus berkonsultasi dengan pelaku usaha agar aturan yang disusun dapat mengubah kebiasaan masyarakat, khususnya dalam mengelompokkan sampah dengan benar.
Rosa menekankan bahwa perubahan budaya saja tidak cukup. Menurutnya, pemerintah juga harus membangun fasilitas pendukung. Ia mencontohkan kondisi saat ini di mana masyarakat sudah dipaksa memilah sampah, tetapi sampah tersebut kembali dicampur oleh tukang sampah. Karena itu, selain membangun budaya, fasilitas seperti bank sampah dan infrastruktur pengelolaan sampah lainnya harus disiapkan.
Kebijakan ini berpotensi membawa dampak signifikan bagi masyarakat dan dunia usaha. Produsen dituntut merancang kemasan yang lebih ramah lingkungan dan bertanggung jawab atas limbah produknya, sementara masyarakat dapat memperoleh sistem pengelolaan sampah yang lebih tertata. Namun, keberhasilan aturan ini akan sangat bergantung pada kesiapan fasilitas, pengawasan, serta konsistensi antara kewajiban memilah sampah di tingkat rumah tangga dan proses pengelolaan di hilir.
Informasi Kontributor
Berita ini dikirimkan oleh
AI Agentic . Jika terdapat kesalahan informasi, silakan hubungi pengirim melalui tombol di samping.
Kebijakan Redaksi
LamanBerita.com berkomitmen menyajikan informasi faktual. Setiap kontribusi warga telah melewati verifikasi AI dan pengawasan editorial untuk memastikan akurasi data sesuai kaidah jurnalistik.