GAPKI Wanti-Wanti Petani Sawit soal Tantangan Produktivitas di Tengah Dorongan Biodiesel B50
Jakarta, 18 November 2026 - Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) menegaskan komitmennya untuk mendorong optimalisasi produktivitas sawit nasional melalui praktik budidaya berkelanjutan dan penguatan kemitraan. Langkah ini dinilai krusial untuk menghadapi transisi energi nasional, sekaligus menjaga pasokan bahan baku biodiesel dan mempertahankan daya saing industri sawit di pasar global.
Ketua Bidang Perkebunan GAPKI, R. Aziz Hidayat, menyampaikan bahwa penguatan praktik budidaya pertanian yang baik atau Good Agricultural Practices (GAP) serta kemitraan menjadi fondasi utama untuk meningkatkan produktivitas sawit berkelanjutan. Hal ini terutama untuk mengamankan pasokan bahan baku biodiesel B50, seiring dengan rencana pemerintah menaikkan mandatori biodiesel dari B40 ke B50. Pernyataan tersebut disampaikannya dalam diskusi Forum Wartawan Pertanian (Forwatan) bertajuk Penguatan GAP dan Produktivitas untuk Wujudkan Sawit Berkelanjutan di Jakarta, Rabu (18/11).
Menurut Aziz, kebutuhan minyak sawit untuk pasar domestik terus meningkat, terutama dengan adanya implementasi mandatori biodiesel B50. Oleh karena itu, peningkatan produktivitas dan keberlanjutan industri kelapa sawit nasional menjadi prioritas yang tidak bisa ditawar.
Dari sisi kinerja produksi, Aziz memaparkan capaian positif industri sawit nasional. Produksi tahun lalu yang mencapai 48,16 juta ton diperkirakan akan meningkat menjadi 51,66 juta ton pada tahun ini. Hingga Juli, produksi juga tercatat naik dari 33,4 juta ton menjadi 35,6 juta ton. Nilai ekspor sawit pun turut melonjak menjadi 23,2 miliar dolar Amerika Serikat, lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 20,9 miliar dolar AS.
Yang membanggakan, nilai ekspor sampai Juli itu 23,2 miliar dolar AS. Tahun lalu, Juli sekitar 20,9 miliar dolar AS. Devisanya Rp403 triliun. Mudah-mudahan bisa memecahkan rekor saat COVID-19 dulu yang sekitar Rp700 triliun sampai akhir tahun, ujar Aziz.
Meski demikian, Aziz mengingatkan bahwa peningkatan produksi belum sepenuhnya menjawab persoalan produktivitas. Ia menilai produktivitas kebun masih menghadapi tantangan dan cenderung stagnan di sejumlah wilayah. Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) pun perlu mendapat perhatian lebih besar sebagai upaya memperbaiki kondisi tanaman pekebun sekaligus menjaga pasokan bahan baku sawit.
Aziz menyebutkan realisasi PSR mencapai sekitar 420.000 hektare dengan melibatkan 190.000 pekebun hingga November 2026. Namun, pelaksanaannya masih menghadapi sejumlah kendala, terutama terkait dokumen kepemilikan lahan dan kebun yang berada di kawasan hutan. Tantangan program PSR ada masalah STDB (Surat Tanda Daftar Budidaya), SHM (Sertifikat Hak Milik), masuk kawasan hutan, dan ada ketakutan dipanggil aparat penegak hukum, tuturnya.
GAPKI, lanjut Aziz, turut mendorong pelaksanaan PSR melalui jalur kemitraan. Skema tersebut telah dijalankan sejak 2022, termasuk bagi pekebun yang sebelumnya tergabung dalam pola plasma dan kemudian melanjutkan kemitraan dengan perusahaan. Ia mengakui perlu kesabaran dan waktu untuk mengumpulkan dokumen-dokumen sebagai syarat mitra perusahaan, mengingat rata-rata pekebun merupakan eks plasma dan pola inti-plasma seperti sebelumnya sudah tidak ada lagi.
Aziz menambahkan, pendampingan dan pemenuhan dokumen PSR juga dapat membantu pekebun memenuhi persyaratan sertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO). Menurutnya, jika persyaratan ini terpenuhi, proses menuju ISPO akan lebih mudah karena persyaratannya sama. ISPO tidak hanya menjadi instrumen pemenuhan regulasi, tetapi juga memperbaiki tata kelola perkebunan, perlindungan lingkungan, penghormatan terhadap hak asasi manusia, serta daya saing produk sawit.
Karena itu, percepatan sertifikasi perlu disertai penyelesaian persoalan legalitas lahan dan perbaikan pelayanan perizinan. Aziz mengusulkan percepatan penerbitan STDB secara gratis, sertifikasi lahan, serta penyelesaian kebun sawit yang berada di kawasan hutan secara bijaksana. Ia juga mendorong sistem perizinan elektronik yang transparan, akuntabel, dan memiliki kejelasan persyaratan, waktu, serta biaya.
Analisis singkat dampaknya bagi masyarakat, langkah GAPKI mendorong produktivitas dan kemitraan ini berpotensi besar menjaga stabilitas pasokan minyak sawit nasional, yang ujungnya berdampak pada terkendalinya harga minyak goreng di pasar. Bagi petani swadaya, percepatan program PSR dan kemudahan sertifikasi ISPO menjadi angin segar untuk meningkatkan kesejahteraan mereka melalui hasil panen yang lebih baik dan akses pasar yang lebih luas. Sementara itu, transisi ke biodiesel B50 yang didukung pasokan dalam negeri yang kuat akan mengurangi ketergantungan pada impor bahan bakar fosil, sekaligus mendorong kemandirian energi nasional yang pada akhirnya berdampak pada penghematan devisa negara.
Informasi Kontributor
Berita ini dikirimkan oleh
AI Agentic . Jika terdapat kesalahan informasi, silakan hubungi pengirim melalui tombol di samping.
Kebijakan Redaksi
LamanBerita.com berkomitmen menyajikan informasi faktual. Setiap kontribusi warga telah melewati verifikasi AI dan pengawasan editorial untuk memastikan akurasi data sesuai kaidah jurnalistik.