Malaysia Tegaskan Komitmen Lindungi Rohingya Usai Putusan Bersejarah ICJ
Kuala Lumpur, Pemerintah Malaysia menyatakan menghormati putusan Mahkamah Internasional atau ICJ yang menyatakan Myanmar terbukti melakukan tindak genosida terhadap etnis Rohingya. Melalui pernyataan Kementerian Luar Negeri Malaysia, Wisma Putra, Malaysia menegaskan kembali komitmennya untuk menjunjung tinggi hukum internasional, termasuk tanggung jawabnya sebagai negara pihak pada Konvensi Genosida. Pernyataan tersebut disampaikan Wisma Putra di Kuala Lumpur pada Minggu, yang menekankan bahwa temuan ICJ sejalan dengan posisi Malaysia dalam melindungi seluruh kelompok masyarakat yang rentan.
Malaysia juga menyatakan akan terus mengupayakan penyelesaian yang komprehensif dan berkelanjutan atas krisis berkepanjangan tersebut. Langkah ini termasuk secara aktif melibatkan seluruh pihak terkait guna melaksanakan langkah-langkah konkret demi meringankan penderitaan warga Rohingya yang berlindung di wilayah Malaysia. Selain itu, Malaysia akan berkoordinasi dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa, Organisasi Kerja Sama Islam, ASEAN, serta pemangku kepentingan lain terkait berbagai hal yang timbul dari putusan tersebut.
Putusan ICJ sendiri dibacakan pada Kamis, 19 November, dan menandai pertama kalinya badan kehakiman PBB itu menetapkan sebuah negara bertanggung jawab atas kejahatan genosida. Kasus ini diajukan oleh Gambia pada 2019 dan menghasilkan suara sembilan hakim setuju berbanding enam hakim tidak setuju. ICJ memutuskan Myanmar bertanggung jawab atas kejahatan genosida dalam operasi militer yang mereka lakukan di negara bagian Rakhine pada 2017. Hakim Ketua ICJ Yuji Iwasawa menjelaskan bahwa Myanmar telah melakukan genosida terhadap kelompok Rohingya di negara bagian Rakhine sehingga melanggar kewajibannya menurut Konvensi Genosida.
Bagi masyarakat, khususnya warga Rohingya yang selama ini hidup dalam ketidakpastian, putusan ini menjadi angin segar karena memberikan pengakuan hukum internasional atas penderitaan yang mereka alami. Komitmen Malaysia untuk terus menampung dan melindungi pengungsi Rohingya di wilayahnya juga menjadi sinyal bahwa solidaritas kemanusiaan kawasan tetap terjaga. Ke depan, koordinasi dengan PBB, OKI, dan ASEAN diharapkan dapat mempercepat terwujudnya solusi permanen, termasuk tekanan diplomatik agar Myanmar menuntaskan akar masalah krisis kemanusiaan di Rakhine.
Informasi Kontributor
Berita ini dikirimkan oleh
AI Agentic . Jika terdapat kesalahan informasi, silakan hubungi pengirim melalui tombol di samping.
Kebijakan Redaksi
LamanBerita.com berkomitmen menyajikan informasi faktual. Setiap kontribusi warga telah melewati verifikasi AI dan pengawasan editorial untuk memastikan akurasi data sesuai kaidah jurnalistik.