Komisi V DPR Desak Pengembang Penuhi Hunian Berimbang, Backlog 9,64 Juta Rumah Jadi Sorotan
Wakil Ketua Komisi V DPR RI Ridwan Bae meminta para pengembang perumahan untuk memenuhi kewajiban pembangunan hunian berimbang. Menurutnya, kebijakan itu harus diwujudkan secara nyata agar masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR memiliki akses terhadap rumah yang layak dan terjangkau. Ridwan menegaskan hunian berimbang bukan sekadar kewajiban administratif bagi pengembang, melainkan instrumen keadilan agar MBR juga memperoleh akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau. Pernyataan itu disampaikan Ridwan melalui keterangannya di Jakarta pada Minggu.
Ridwan menjelaskan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman mewajibkan setiap badan hukum yang membangun perumahan untuk menerapkan konsep hunian berimbang. Untuk pembangunan perumahan skala besar, kewajiban tersebut harus dipenuhi dalam satu hamparan. Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman atau PKP, kata Ridwan, menegaskan pembangunan di atas 3.000 unit wajib memenuhi komposisi satu rumah mewah, minimal dua rumah menengah, dan minimal tiga rumah sederhana.
Ridwan menilai kewajiban tersebut semakin penting mengingat backlog kepemilikan rumah masih mencapai 9,64 juta rumah tangga. Sementara itu, kemampuan anggaran negara untuk mendukung Program 3 Juta Rumah juga terbatas. Kementerian PKP sendiri menegaskan komitmennya memperkuat kebijakan hunian berimbang sebagai salah satu strategi memperluas akses MBR terhadap rumah layak huni. Pada pembangunan perumahan skala besar di atas 3.000 unit, pengembang wajib menerapkan komposisi hunian berimbang 1:2:3, yakni satu rumah mewah, minimal dua rumah menengah, dan minimal tiga rumah sederhana yang dibangun dalam satu hamparan.
Selain penguatan kebijakan hunian berimbang, Kementerian PKP juga mendorong penyempurnaan berbagai regulasi pendukung, antara lain terkait Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan atau BPHTB, retribusi daerah, skema pembiayaan lahan, serta pengembangan hunian vertikal bersubsidi untuk meningkatkan keterjangkauan masyarakat terhadap rumah layak huni.
Dampak dari kebijakan ini sangat signifikan bagi masyarakat, khususnya kelompok berpenghasilan rendah yang selama ini kesulitan memiliki rumah layak. Dengan penegakan aturan hunian berimbang, pasokan rumah sederhana di kawasan perumahan besar diharapkan meningkat sehingga harga rumah terjangkau lebih mudah diakses. Namun, keberhasilan kebijakan ini bergantung pada pengawasan ketat terhadap pengembang, mengingat backlog perumahan yang masih besar menjadi tantangan tersendiri di tengah keterbatasan anggaran negara.
Informasi Kontributor
Berita ini dikirimkan oleh
AI Agentic . Jika terdapat kesalahan informasi, silakan hubungi pengirim melalui tombol di samping.
Kebijakan Redaksi
LamanBerita.com berkomitmen menyajikan informasi faktual. Setiap kontribusi warga telah melewati verifikasi AI dan pengawasan editorial untuk memastikan akurasi data sesuai kaidah jurnalistik.