Dua Kasus Besar Mengguncang: KPK Dalami Skandal Haji dengan Panggil Dito Ariotedjo, Bareskrim Tangani Dugaan Fraud Perusahaan Syariah

Jakarta – Jumat (23/1) menjadi hari yang penuh sorotan di ranah hukum Indonesia, diwarnai dengan langkah serius dua lembaga penegak hukum besar. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil mantan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Dito Ariotedjo terkait kasus dugaan korupsi penentuan kuota dan penyelenggaraan ibadah haji. Bersamaan, Bareskrim Polri melakukan penggeledahan masif di kantor PT Dana Syariah Indonesia (DSI) di Jakarta Selatan atas dugaan kasus penipuan (fraud) yang merugikan banyak pihak.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo membenarkan pemeriksaan Dito sebagai saksi dalam penyidikan kasus dugaan korupsi penentuan kuota dan penyelenggaraan ibadah haji di Kementerian Agama tahun 2023-2024. Usai pemeriksaan, Dito mengungkapkan bahwa penyidik mendalami kunjungan kerjanya bersama Presiden Joko Widodo ke Arab Saudi, detail yang telah ia sampaikan seluruhnya. Keterangan Dito sebagai saksi ini sangat krusial untuk mengungkap lebih jauh aliran dana dan pihak-pihak yang terlibat dalam kasus sensitif ini, mengingat sektor haji sangat erat kaitannya dengan kepercayaan publik dan umat. Sementara itu, di Nusa Tenggara Barat, Pengadilan Negeri Mataram mendengarkan tuntutan 8 tahun penjara terhadap mantan dosen berinisial LRR atas kasus pelecehan seksual sesama jenis. Juru Bicara Kejaksaan Tinggi NTB, Efrien Saputera, mengonfirmasi tuntutan ini. Kasus LRR menjadi pengingat pahit akan isu kekerasan seksual yang bisa terjadi di lingkungan pendidikan, dan menyoroti urgensi perlindungan serta keadilan bagi korban.

Di Jakarta, Bareskrim Polri melalui Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dittipideksus) mengambil tindakan tegas dengan menggeledah kantor PT Dana Syariah Indonesia (DSI). Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Brigjen Pol. Ade Safri Simanjuntak menjelaskan, penggeledahan ini merupakan bagian dari penyidikan kasus dugaan fraud. Hingga kini, 28 saksi telah diperiksa, meliputi para lender (pemilik modal yang menjadi korban), borrower, staf PT DSI, serta pihak Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Penanganan kasus DSI ini sangat penting untuk memberikan kepastian hukum bagi para investor dan nasabah yang dirugikan, sekaligus menegaskan komitmen penegak hukum dalam memberantas praktik investasi bodong yang merusak kepercayaan publik terhadap industri keuangan syariah. Rentetan peristiwa hukum ini menggambarkan keseriusan aparat dalam memberantas korupsi, penipuan, dan tindak pidana lainnya yang merugikan masyarakat luas.