Jakarta Diterjang Banjir Jumat (23/1): Ratusan RT Terendam, WFH dan PJJ Jadi Solusi Darurat

Ibu Kota Jakarta kembali diterjang banjir luas pada Jumat (23/1). Data dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta mencatat setidaknya 125 Rukun Tetangga (RT) dan 14 ruas jalan di sejumlah wilayah terendam air. Kondisi ini memaksa Pemerintah Provinsi DKI mengambil langkah darurat dengan memberlakukan kebijakan bekerja dari rumah (Work From Home/WFH) dan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) untuk mengurangi mobilitas dan risiko bagi warga. Kepala Pusat Data dan Informasi Kebencanaan BPBD, Mohamad Yohan, membenarkan bahwa genangan masih meluas di berbagai titik pada Jumat pagi.

Dampak banjir terasa signifikan di berbagai sektor, termasuk transportasi publik. PT Transportasi Jakarta (Transjakarta) bahkan harus menghentikan sementara operasional sejumlah rute bus dan Mikrotrans di tiga area krusial seperti Rawa Buaya, Grogol, dan Jakarta Utara, sebagaimana diungkapkan oleh Kepala Departemen Humas dan CSR Transjakarta, Ayu Wardhani. Sementara itu, di Cipinang Melayu, Jakarta Timur, luapan Kali Sunter memicu genangan setinggi hingga 170 sentimeter di RW 04. Ketua RW setempat, Yoni Triorama, menjelaskan bahwa ketinggian air yang drastis ini terjadi akibat luapan sungai meski hujan sudah tidak turun, menyoroti kerentanan wilayah terhadap banjir kiriman yang kerap terjadi.

Di tengah kepungan banjir, kabar baik datang dari beberapa wilayah. Banjir di Kelapa Gading, Jakarta Utara, dilaporkan berangsur surut pada Jumat siang setelah seluruh stasiun pompa utama dioperasikan penuh untuk mempercepat penanganan genangan, menurut Kepala Suku Dinas Sumber Daya Air (SDA) Jakarta Utara, Heria Suwandi. Menanggapi kondisi cuaca ekstrem yang diprediksi akan berlangsung hingga beberapa hari ke depan, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo telah menyetujui Dinas Tenaga Kerja untuk mengeluarkan surat edaran WFH bagi karyawan/pegawai serta PJJ untuk satuan pendidikan. Kebijakan ini, yang menjadi respons cepat pemerintah, diharapkan dapat mengurangi mobilitas warga dan risiko keselamatan. Namun, langkah ini juga menimbulkan tantangan terkait efektivitas pekerjaan dan proses belajar-mengajar yang kerap menjadi sorotan publik saat kebijakan serupa diberlakukan di masa-masa darurat.