PPHN: 'Kompas' Pembangunan Tak Terputus, DPR Desak Presiden Prabowo Segera Bahas!

Anggota DPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) mendesak Presiden terpilih Prabowo Subianto untuk segera membahas dan memberlakukan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN). Dukungan ini menyusul pernyataan Ketua MPR RI Ahmad Muzani yang menyebut konsep PPHN telah disepakati seluruh fraksi di MPR dan pembahasannya rampung sejak Agustus 2025. PPHN dinilai mendesak sebagai kompas pembangunan nasional, memastikan konsistensi dan kesinambungan arah bangsa tanpa terputus oleh siklus politik lima tahunan.

Bamsoet menegaskan, pemberlakuan PPHN tidak harus melalui amandemen UUD NRI 1945, yang berisiko menimbulkan instabilitas politik. Ia mengidentifikasi beberapa jalur konstitusional yang realistis dan dapat segera ditempuh. Opsi-opsi tersebut meliputi peniadaan penjelasan pasal dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 untuk mengembalikan daya ikat Ketetapan MPR, revisi terbatas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 (UU MD3) agar MPR berwenang menyusun PPHN, menjadikan PPHN sebagai undang-undang pengganti UU Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, hingga melalui konvensi ketatanegaraan yang disepakati lembaga-lembaga negara.

Melalui PPHN, Indonesia diharapkan memiliki 'bintang pengarah' pembangunan yang memastikan cita-cita nasional tercapai, siapapun presidennya. Hal ini krusial untuk mengatasi diskontinuitas kebijakan yang sering terjadi saat pergantian kepemimpinan, sekaligus memberikan kepastian arah pembangunan jangka panjang bagi masyarakat dan iklim investasi. Meski setiap opsi implementasi memiliki tantangan hukum dan politik, Bamsoet menekankan pentingnya kemauan politik dari seluruh pemangku kepentingan. Prioritas harus diletakkan pada kepentingan jangka panjang bangsa di atas kepentingan elektoral, demi terwujudnya pembangunan yang lebih terarah dan berkelanjutan bagi seluruh rakyat Indonesia.