Jerman Desak: Suara Palestina Mutlak dalam Rekonstruksi Megaprojek AS di Gaza

Berlin — Jerman menegaskan suara warga Palestina harus menjadi bagian integral dari setiap rencana Amerika Serikat untuk membangun kembali Jalur Gaza pasca-konflik. Desakan ini muncul menyusul presentasi visi ambisius AS untuk "Gaza baru" oleh menantu mantan Presiden AS, Jared Kushner, dalam pertemuan tingkat tinggi di Davos. Jerman menyambut baik inisiatif konferensi rekonstruksi mendatang, namun dengan syarat jelas: partisipasi aktif warga Palestina dan penghormatan penuh terhadap hak-hak mereka adalah keniscayaan.

Wakil juru bicara Kementerian Luar Negeri Jerman, Josef Hinterseher, menyampaikan kepada wartawan di Berlin bahwa penduduk Gaza harus dilibatkan secara aktif, dan hak-hak mereka dijunjung tinggi. Ia merujuk pada pemaparan Kushner yang menampilkan Gaza modern dengan gedung-gedung pencakar langit, garis pantai yang menarik wisatawan, serta unit perumahan, pertanian, dan industri. Senada, juru bicara Kementerian Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan, Lisa Royaee, menambahkan bahwa ada "garis merah yang jelas" dalam pembangunan kembali Gaza, yakni tidak ada aneksasi dan fokus utama haruslah pada kesejahteraan penduduk. Pernyataan ini menegaskan komitmen Jerman terhadap solusi yang berpusat pada masyarakat setempat.

Kiprah rekonstruksi Gaza ini tak lepas dari pembentukan sebuah Dewan Perdamaian yang bersamaan dengan peluncuran fase kedua perjanjian gencatan senjata. Dewan ini, yang menurut laporan dipimpin oleh mantan Presiden AS Donald Trump, awalnya bertujuan mengawasi gencatan senjata dan pembangunan kembali Gaza, namun mandatnya kemudian diperluas untuk mencakup pembangunan perdamaian di semua wilayah rawan konflik. Respons internasional terhadap dewan ini beragam; sementara Jerman dan Italia menyatakan kesiapan untuk bergabung (meskipun terhalang masalah konstitusi), Spanyol justru menolak undangan Trump. Sikap Jerman ini penting untuk memastikan legitimasi dan keberlanjutan rekonstruksi, mencegah rencana top-down yang bisa mengabaikan kebutuhan dan aspirasi warga Palestina, sekaligus menyoroti kompleksitas politik dalam mencapai perdamaian abadi di wilayah yang telah menewaskan lebih dari 71.000 orang dalam dua tahun terakhir.