Mataram Bergerak Cepat: 3 Ton Beras Cadangan Disalurkan untuk Ratusan KK Terdampak Bencana Hidrometeorologi

Dinas Ketahanan Pangan (DKP) Kota Mataram dengan sigap menyalurkan tiga ton beras bantuan kepada 300 Kepala Keluarga (KK) di Kecamatan Ampenan. Bantuan ini secara khusus ditujukan bagi warga yang menjadi korban bencana hidrometeorologi, seperti gelombang pasang, angin kencang, banjir rob, dan banjir akibat luapan air sungai. Proses distribusi telah berlangsung pada Jumat, 23 Januari 2026, dengan pengiriman langsung ke posko logistik di Kampung Bugis, Ampenan, yang juga berfungsi sebagai dapur umum bagi para penyintas.

Kepala DKP Kota Mataram, Sudirman, menjelaskan bahwa beras yang didistribusikan bersumber dari cadangan pangan bencana Pemerintah Kota (Pemkot) Mataram tahun anggaran 2026. Setiap paket beras telah dikemas dalam ukuran 10 kilogram guna memudahkan penyaluran. Sudirman memastikan DKP bertanggung jawab penuh mengantarkan beras hingga titik posko logistik Badan Penanggulangan Bencana (BPBD) Kota Mataram. "Adapun pembagian langsung kepada korban di lapangan menjadi ranah pihak kelurahan. Hal ini kami lakukan demi memastikan bantuan benar-benar tepat sasaran, sesuai dengan data nama korban terdampak yang diajukan pihak kelurahan dan kecamatan," terang Sudirman, menekankan pentingnya akurasi data.

Lebih lanjut, Sudirman mengungkapkan bahwa stok beras cadangan pangan bencana Kota Mataram untuk tahun 2026 mencapai 20 ton. Setelah penyaluran di Ampenan, masih tersisa 17 ton cadangan. Namun, ia menegaskan bahwa bantuan beras ini tidak dapat dikeluarkan begitu saja tanpa adanya usulan resmi dari pihak kelurahan dan kecamatan, yang kemudian menjadi dasar penerbitan Surat Keputusan (SK) kepala daerah. "Kami sangat berharap pihak kelurahan dan kecamatan di wilayah lain yang juga terdampak bencana hidrometeorologi segera mengajukan data warganya. Semakin cepat usulan disampaikan, semakin cepat pula bantuan dapat kami salurkan, sehingga dapat segera meringankan beban masyarakat," pungkasnya, menggarisbawahi urgensi koordinasi antarinstansi dalam penanganan bencana.