Gebrak Meja Politik Jepang! PM Takaichi Bubarkan Parlemen, Pertaruhkan Mandat Rakyat di Pemilu Sela 2026, China Pilih Tak Bersuara!

Perdana Menteri Jepang, Sanae Takaichi, mengambil langkah politik mengejutkan dengan membubarkan majelis rendah parlemen pada Jumat (23/1). Keputusan drastis ini membuka jalan bagi digelarnya pemilu sela pada 8 Februari 2026, dengan tujuan utama memperoleh mandat langsung dari publik demi agenda kebijakan ekonomi dan keamanan pemerintahannya. Langkah Takaichi ini terbilang langka, menjadi yang pertama dalam hampir 60 tahun di awal masa sidang reguler, padahal masa jabatan anggota parlemen seharusnya baru berakhir pada tahun 2028. Di tengah hiruk pikuk politik domestik Jepang ini, pemerintah Tiongkok menolak berkomentar, menegaskan bahwa pembubaran majelis rendah adalah urusan internal Negeri Matahari Terbit. Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok, Guo Jiakun, secara lugas menyatakan, "(Pembubaran majelis rendah) adalah urusan internal Jepang. Kami tidak punya komentar mengenai hal itu."

Pembubaran parlemen ini berakar dari realitas bahwa pemerintahan Takaichi, yang baru menjabat pada Oktober 2025 bersama koalisi baru antara Partai Demokrat Liberal (LDP) dan Partai Inovasi Jepang, belum memperoleh mandat publik secara langsung. Meskipun tingkat dukungan terhadap kabinetnya relatif tinggi, koalisi tersebut hanya memegang mayoritas tipis di Dewan Perwakilan Rakyat dan berstatus minoritas di Dewan Penasihat, membuat langkah legislatifnya rentan. Pemilu sela ini akan menjadi yang pertama bagi Takaichi sebagai perdana menteri. Masa kampanye yang sangat singkat, hanya 16 hari dimulai Selasa (27/1) dan menjadi yang terpendek dalam sejarah pascaperang Jepang, memicu kritik dari berbagai pihak yang menilai hal ini membatasi waktu pemilih untuk mempelajari program kebijakan kandidat secara mendalam. Isu utama yang diyakini akan menjadi sorotan dalam kampanye adalah penanganan inflasi, khususnya terkait usulan penghapusan atau penangguhan pajak konsumsi atas bahan pangan untuk meringankan beban rumah tangga. Selain itu, isu pendanaan negara serta skandal pendanaan partai yang sempat menimpa LDP juga akan kembali menjadi perdebatan sengit, menghadapi blok oposisi baru, Aliansi Reformasi Sentris.

Langkah Perdana Menteri Takaichi untuk membubarkan parlemen secara prematur, meskipun memegang dukungan publik yang cukup kuat, menunjukkan upaya strategis untuk memperkuat posisi pemerintahannya yang rentan. Dengan koalisi yang mayoritasnya tipis, mandat baru dari pemilu sela diharapkan bisa memberikan legitimasi politik yang lebih kokoh dan kekuatan tawar yang lebih besar untuk meloloskan agenda-agenda krusial, terutama di tengah tantangan ekonomi global dan isu keamanan regional yang kompleks. Penolakan Tiongkok untuk berkomentar, meski terdengar netral, secara implisit menegaskan sikap non-intervensi dalam urusan internal negara tetangga, sambil tetap memantau stabilitas politik Jepang yang strategis bagi kawasan. Pemilu sela ini bukan hanya pertaruhan bagi karier politik Takaichi, tetapi juga akan menentukan arah kebijakan ekonomi dan keamanan Jepang di masa depan, sekaligus menguji kepercayaan publik terhadap komitmen pemerintah dalam mengatasi masalah mendesak seperti inflasi dan transparansi politik, di mana oposisi juga mengkritik waktu pemilu sebelum pengesahan anggaran awal tahun fiskal 2026.