Era Baru JPO Jakarta: Gubernur Perintahkan Ganti Besi dengan Material Anti Maling!

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengambil langkah tegas menyikapi maraknya kasus pencurian material Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) di Ibu Kota. Untuk mencegah insiden serupa terulang, Pramono menginstruksikan Dinas Bina Marga agar JPO yang baru dibangun tak lagi menggunakan struktur besi, melainkan material alternatif yang lebih tahan dari aksi kriminal. Keputusan ini menyusul rentetan pencurian, salah satunya yang paling baru terjadi di JPO Sahabat, Jalan Daan Mogot, Jakarta Barat, pada Sabtu (21/1) lalu.

Pencurian pelat besi di JPO Sahabat bukan kali pertama terjadi. Pada insiden terakhir, pelaku berhasil menggondol pelat berukuran satu meter kali dua meter serta tiga pelat anak tangga, meninggalkan baut berserakan dan lantai yang bolong. Modus operandi ini bahkan memanfaatkan momen banjir untuk melancarkan aksinya. Kasus serupa juga pernah terjadi di Koja, Jakarta Utara, pada Juli 2025, di mana pegangan JPO ikut raib digasak. Menanggapi hal ini, Gubernur Pramono menyatakan bahwa ia telah meminta Dinas Bina Marga untuk menggunakan "wooden press" atau bahan kayu pada semua JPO baru, sebab material besi kerap menjadi sasaran pencurian. Sebagai solusi konkret, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah mulai mengaplikasikan "concrete wood" atau conwood – material beton yang menyerupai kayu dan dinilai lebih ramah lingkungan serta efektif mencegah pencurian – di beberapa JPO, seperti JPO Pesanggrahan, Jakarta Barat.

Langkah penggantian material ini tidak hanya berfokus pada inovasi bahan bangunan, tetapi juga menjadi seruan penting bagi kesadaran masyarakat. Pramono turut mengimbau seluruh warga agar tidak melakukan pencurian fasilitas publik, karena JPO dibangun untuk kepentingan umum, bukan keuntungan pribadi. Penggunaan material anti-maling ini diharapkan dapat menjaga keberlangsungan fungsi JPO sebagai fasilitas vital bagi pejalan kaki, sekaligus menekan kerugian negara akibat perbaikan berulang dan menjaga estetika kota. Ini adalah upaya berkelanjutan Pemprov DKI untuk memastikan infrastruktur publik tetap aman, nyaman, dan berfungsi optimal demi mobilitas warga Jakarta, serta menjaga keselamatan pengguna JPO yang terancam akibat kerusakan struktur.